PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitianini adalah : (1)Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi tengah?. (2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian daerah Sulawesi tengah dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi tengah?. Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian, model penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Kesimpulan penulis yaitu: Dalam melakukan penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi tengah di poso, sigi dan parigi moutong pertama melakukan penyelidikan ada beberapa tahap, pertama: penanganan awal yaitu menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana, kedua:Observasi atau pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi-infomasi ditempat diduga terjadinya peristiwa, ketiga: mencari seseorang yang bisa di jadikan saksi dalam tahap penyidikan dan memeriksa identitas seseorang yang dijadikan saksi, keempat: membuat inferensi atau kesimpulan dari informasi yang didapatkan dalam melakukan pengamatan dan interview untuk membuat kesimpulan yang dicantumkan dalam laporan hasil penyelidikan bahwa benar terjadinya tindak pidana terorisme. Sedangkan untuk praktek penyidikan yang dilakukan pertama: menerima laporan dari penyelidik dan masyarakat sehingga anggota SPKT menulis seluruh laporan tersebut dan dianalisis kemudian lansung menugasi salah satu anggota penyidik, kedua mencari keterangan dan barang bukti, ketiga melakukan penangkapan dan penahanan dan keempat penyidik membuat dan menyerahkan BAP ke Kejaksaan untuk melakukan penindakan lebih lanjut atau keproses persidangan.