LEGAL OPINION

PROSES PEMBUKTIAN PERKARA UANG PALSU (Studi Putusan PN Donggala Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl)

Vania Maisarah, Abdul Wahid, Syachdin Syachdin — Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian tindak pidana peredaran uang palsu serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 278/Pid.B/2022/PN Dgl serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lain yang relevan dengan menganalisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara ini secara formil telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena telah terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu. Namun, tidak dihadirkannya keterangan ahli dalam proses persidangan menyebabkan pembuktian secara materiil menjadi kurang kuat dan menimbulkan kelemahan dalam menilai unsur kesengajaan terdakwa secara lebih mendalam. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan (dolus), kemampuan bertanggung jawab secara hukum, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan hukum pidana yang telah sesuai secara prosedural, meskipun masih terdapat aspek pembuktian yang perlu diperkuat demi menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

Penyelesaian Perkara Pencurian Melalui Restorative Justice Pada Kejaksaan Negeri Banggai

Nathania Putri Apriliyanti Tandi, Amiruddin Hanafi, Nurul Isnawidiawinarti Ahmad — Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Banggai dan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris atau penelitian lapangan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh secara langsung di lapangan kemudian disusun dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Banggai sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pencurian melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Banggai meliputi barang milik korban belum kembali, perkara tidak memenuhi syarat, dan jarak geografis.

FUNGSI PENYIDIK DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PALU)

Tria Eriyanti Tria Eriyanti, Syachdin Syachdin, Kamal Kamal — Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya-upaya yang dilakukan penyidik

dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu serta menelaah

berbagai kendala yang mereka hadapi dalam proses penanganan tersebut. Adapun

jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian yuridis empiris. Hasil

penelitian, Peran penyidik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses penegakan hukum sekaligus

perlindungan terhadap korban. Penyidik berfungsi secara strategis mulai dari

ISSN Print: …………….

ISSN Online: 2527-95052

Legal Opinion ◼ Vol. 13 Issue 3, Desember (2025)

menerima laporan, melakukan pemeriksaan awal, mengumpulkan alat bukti, hingga

menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Selain itu, kemampuan

penyidik dalam berkomunikasi secara empatik, memahami kondisi psikologis korban,

serta menciptakan rasa aman menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran

penyidikan. Oleh karena itu, profesionalitas, kepekaan, dan kesiapan penyidik

merupakan elemen utama dalam mewujudkan keadilan serta pencegahan kekerasan

terhadap perempuan. Kesimpulan, Di Polresta Palu, prosedur penyidikan terhadap

tindak pidana kekerasan perempuan telah dilaksanakan sesuai aturan hukum yang

berlaku. Tahapan yang dilalui mencakup penerimaan laporan, pemeriksaan korban

dan saksi, pengumpulan barang bukti, hingga penyusunan berkas perkara. Penyidik

juga menjalin koordinasi dengan Unit PPA serta instansi terkait, seperti Pusat

Pelayanan Terpadu (PPT), guna memastikan korban memperoleh pendampingan

medis maupun psikologis. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan,

misalnya pencabutan laporan oleh pelapor akibat adanya kesepakatan damai, yang

dapat mengganggu penyelesaian perkara. Untuk itu, diperlukan peningkatan kerja

sama lintas sektor serta penguatan kesadaran hukum di masyarakat agar penyidikan

dapat berlangsung lebih efektif dan hak-hak korban tetap terlindungi.

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKATA TANAH WARISAN DI KECAMATAN TONDON KABUPATEN TORAJA UTARA

kristianto rante lobo, Manga Patila, Marini Citra Dewi — Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0700

Sengketa tanah warisan merupakan salah satu jenis konflik agraria yang masih sering terjadi di masyarakat. Penelitian ini mengkaji peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Konflik semacam ini sering muncul di kalangan masyarakat adat dan memerlukan pendekatan penyelesaian yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat berperan penting sebagai mediator dan penengah, mengedepankan musyawarah, mufakat, dan nilai-nilai kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan. Keputusan yang dihasilkan oleh Lembaga Adat umumnya diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa karena dianggap adil dan sesuai dengan hukum adat setempat. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran Lembaga Adat meliputi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini, pemahaman terhadap hukum adat, keterlibatan aktif pihak yang bersengketa, serta kondisi sosial dan budaya di wilayah tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa Lembaga Adat tetap relevan dan efektif dalam menjaga harmoni sosial serta menyelesaikan konflik agraria berbasis warisan secara damai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Lembaga Adat melalui dukungan masyarakat dan pengakuan resmi dari pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan fungsinya.

Faktor penyebab terjadinya konflik kemitraan antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Buol

Milkawati B. Daud Milkawati B. Daud, Jubair Jubair, Kartini Malarangan — Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0700

Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik kemitraan antara petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol; kedua, menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi konflik kemitraan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, artinya pengertian penelitian empiris lebih mengutamakan data primer, yaitu melihat realitas hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian penulis adalah Faktor-faktor penyebab konflik antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit antara lain ketidakpatuhan terhadap Keputusan Menteri Kehutanan dan Perikanan (PKPI), pembagian keuntungan yang tidak adil, tunggakan kredit, komunikasi yang buruk antara petani dan perusahaan, serta anggapan perusahaan tidak memenuhi perjanjian. Faktor yang paling menonjol adalah masalah kepemilikan lahan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perikanan (PKPI). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Upaya penyelesaian konflik antara petani plasma dan perusahaan kelapa sawit meliputi langkah-langkah preventif dan represif. Upaya yang paling menonjol yang dilakukan oleh perusahaan dan aparat pemerintah adalah pendekatan represif PT. HIP, yang melibatkan PT. UKMI, investor baru, sebagai mediator.

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR TOLI-TOLI DALAM UPAYA MENGATASI KENAKALAN REMAJA TERKAIT BALAP LIAR

Rusmawarni Rusmawarni, Syachdin Syachdin, Kamal Kamal — Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kepolisian Toli-Toli berupaya memberantas kriminalitas remaja terkait balap liar dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi kepolisian dalam memberantas balap liar di wilayah hukum Kepolisian Toli-Toli. Metode penelitian penulis adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penulis, Karena upaya ini mengatasi akar permasalahan yaitu, kurangnya kesadaran hukum dan perlunya bimbingan yang tepat bagi remaja penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Toli-Toli lebih memprioritaskan pembinaan daripada sanksi. Meskipun pembinaan harus menjadi fokus utama upaya pemberantasan balap liar di kalangan remaja, sanksi harus digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Hal ini dapat dicapai melalui kombinasi langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah penindakan, dan kolaborasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah, sekolah, organisasi masyarakat, dan media. Namun, kesadaran publik dan keterlibatan aktif orang tua dalam pengawasan anak-anak mereka sangat penting bagi keberhasilan upaya ini. Kesimpulan penulis, Kurangnya pemahaman hukum di kalangan remaja, pengawasan orang tua yang tidak memadai, minimnya fasilitas rekreasi yang konstruktif, dan ketiadaan fasilitas balap liar formal merupakan tantangan utama yang dihadapi penegak hukum di wilayah hukum Kepolisian Toli-Toli dalam mencegah balap liar. Unsur-unsur yang saling terkait ini melemahkan efektivitas inisiatif kepolisian yang bertujuan untuk pencegahan dan penindakan

PELAKSANAAN PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA KEPOLISIAN RESOR DONGGALA

Astoni Astoni, Syachdin Syachdin S, Kamal Kamal — Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0700

Melalui studi kasus di Kepolisian Daerah Donggala, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji ketentuan sanksi bagi pengguna narkotika dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang berfokus pada analisis bahan hukum, doktrin hukum, dan asas hukum dengan menggunakan data sekunder atau tinjauan pustaka untuk membahas permasalahan hukum yang sedang dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum yang ditentukan dapat mengakibatkan putusan yang tidak seimbang dan mengurangi kepastian hukum, yang akan menghambat kemampuan masyarakat untuk mencapai rasa keadilan. Selain itu, jumlah pengguna narkotika yang dijatuhi hukuman terus meningkat setiap tahunnya, mencakup berbagai kelompok usia, mulai dari dewasa hingga balita dan remaja. Kesimpulannya, pelanggaran narkotika harus ditangani dengan serius, dan sanksi pidana harus digunakan secara logis agar tujuan pemidanaan dapat tercapai

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALU

Iska Magfira Iska Magfira, Abdul Wahid, Kamal Kamal — Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode yuridis-empiris, tulisan ini mengkaji kendala dan praktik pelaksanaan sistem pembebasan bersyarat sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan hasil penelitian, program pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu telah berjalan cukup efektif. Banyak narapidana yang berhasil mendapatkan pekerjaan, berintegrasi kembali ke masyarakat, dan menghindari tindak pidana baru setelah bebas. Hal ini menunjukkan efektivitas rehabilitasi berbasis pembebasan bersyarat dan sejalan dengan tujuan utama sistem pemasyarakatan. Penulis berkesimpulan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan terkait pelaksanaannya. Kendala internal meliputi infrastruktur dan fasilitas pendukung yang belum memadai, kurangnya tenaga spesialis dan tenaga medis, serta kurangnya dana rehabilitasi. Namun, perilaku narapidana yang sulit dan kurangnya dukungan masyarakat, terutama dari keluarga, sebelum dan sesudah masa rehabilitasi merupakan penyebab utama kendala eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sejumlah langkah proaktif telah dilakukan, antara lain menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kota Palu, dan pemerintah daerah; membangun sarana dan prasarana pelatihan; serta merencanakan proyek kerelawanan

PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG

Muly Yani Muly Yani, Kamal Kamal, Awaliah Awaliah — Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0700

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji pembuktian yang digunakan dalam

proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong, serta

untuk mengetahui kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam menjerat

pelaku, baik dari aspek teknis hukum, penggunaan alat bukti digital, maupun adanya

resistensi dari masyarakat. Adapun penelitian ini menggunakapendekatan yuridis

empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti permasalahan

secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri

Palu terkait topik pembahasan tersebut. Hasil penelitian penulis, Dalam penanganan

perkara penyebaran berita bohong, Kejaksaan Negeri Palu berpedoman pada standar

pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yakni perkara harus

dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Jaksa memanfaatkan alat bukti yang

tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli,

ISSN Print: …………….

ISSN Online: 2527-950511

Legal Opinion ◼ Vol. 13 Issue 3, Desember (2025)

surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Namun, mengingat kasus berita bohong

umumnya berbasis digital, diperlukan pula bukti elektronik seperti unggahan di

media sosial maupun tangkapan layar yang harus diperiksa dan divalidasi oleh ahli

forensik digital. Kesimpulan penulis, Dalam praktik penuntutan terhadap pelaku

penyebaran berita bohong, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dihadapkan pada sejumlah

kendala, terutama dalam memperoleh dan memastikan keabsahan alat bukti digital

yang menjadi unsur utama dalam perkara ini. Bukti digital seperti tangkapan layar,

unggahan di media sosial, maupun rekaman pesan elektronik sangat mudah dihapus,

diubah, atau bahkan tidak lagi dapat diakses, sehingga menyulitkan proses

pembuktian.