TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA DOKUMEN SAH (Studi Kasus Perkara Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal)

Abstract

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen sah?. 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menentukan unsur kesalahan terdakwa pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen sah?. Dalam melakukan penilitian ini, Metode yang dipakai adalah metode yuridis normatif. Kesimpulan penulis yaitu: Penerapan sanksi terhadap terdakwa tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen sah dalam putusan No. 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan Alternatif dimana hakim memilih dakwaan kedua dalam dakwaan alternatif yang didakwakan kepada terdakwa perbuatan terdakwa dikenakan pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang-undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Unsur Kesalahan dalam perkara pidana No. 69/Pid.B/LH/2020/PN Pal sudah sesuai, Bahwa Majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2000.0000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Yang Menurut penulis telah sesuai dengan pertimbangan strafmaat (berat ringan) pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan (moral justice) baik bagi terdakwa maupun masyarakat.