Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Pal)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah akibat hukum dari putusnya perkawinan apabila salah satu pihak murtad?. 2) Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memfasakhkan perkawinan?. Penelitian hukum ini menggunakan istilah penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan penulis adalah: Akibat hukum putusnya perkawinan karena murtad baik itu dilakukan oleh suami atau istri menurut hukum Islam bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Apabila peralihan agama dalam suatu perkawinan tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dengan kata lain rumah tangga mereka tetap dalam keadaan rukun dan damai dan keduanya tetap mempertahankan perkawinanya, jika Pengadilan Agama belum atau tidak memutus perceraian antara keduanya, maka ulama sepakat bahwa perkawinan keduanya tetap tidak sah, dikarenakan menurut pandangan Islam hubungan yang dilakukan oleh orang muslim dengan orang kafir adalah tidak halal dan hukumnya adalah haram. Sedangkan mengenai akibat hukum perpindahan agama terhadap hak asuh anak jika merujuk pada hukum Islam maka pihak yang beragama Islam yang berhak mengasuh anaknya jika ada salah satu dari pasangan suami atau istri yang kafir. Pertimbangan Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan yaitu karena: a). Telah terjadi peralihan agama atau murtad; b). Tidak diketahui keberadaannya; c). Terjadinya perselingkuhan dan d). Tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.