KEDUDUKAN DOWN PAYMENT (DP) AKIBAT PEMBATALAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK
Keywords:
Kedudukan Down Payment; Pembatalan Jual Beli.Abstract
The conclusions in this research are: According to customary law, the meaning of panjar is just that, namely that if the one who gives the panjar (buyer) does not fulfill the agreement, then the panjar is considered lost, while if the one who receives the panjar (seller) neglects the agreement, then it is usually required to return the panjar. Basically panjar is the same as down payment, regarding panjar or down payment is regulated in Article 1464 of the Civil Code "if the purchase is made by giving a down payment, then one of the parties cannot cancel the purchase by ordering to have or return the down payment".
ABSTRAK
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Menurut hukum adat, arti panjar hanyalah demikian, yaitu bahwa apabila yang memberikan panjar (pembeli) tidak menepati kesepakatan, maka panjar itu dianggap hilang,sedangkan apabila yang menerima panjar (penjual) yang melalaikan kesepakatan itu,maka lazimnya diharuskan mengembalikan panjar itu. Pada dasarnya panjar sama artinya dengan uang muka, mengenai panjar atau uang muka diatur dalam Pasal 1464 KUHperdata “jika pembelian dilakukan yang memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”.
Downloads
References
Buku
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancanan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Hendi Suhendi, Figh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Halim H.S, Perancangan Kontrak dan Momorandum of Understanding, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
J. Satrio, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Cet-Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Inter Masa, Jakarta, 2001.
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2006.
Soekanto Soeharjono, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Salim, Perkembangan Hukum Kontrak diluar Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Sutan Remy Sjahdein, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Simbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonasia, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 1993.
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjnjian, PT. Bale Bandung, Bandung, 1981.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Sumber Lain
Ardiansyah Ardiansyah, “PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN,” Tadulako Master Law Journal 5, no. 2 (29 Juni 2021): 184–96.Di Akses 24 Mei 2022.
Athalia Saputra, “LEGAL PROTECTION ON APARTMENT UNIT PURCHASER IN RELATED TO THE OWNERSHIP,” Tadulako Law Review 3, no. 1 (30 Juni 2018): 25–39.Di Akses 24 Mei 2022.
Eka Amanda Putri, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN USAHA WARALABA (FRANCHISE),” Tadulako Master Law Journal 4, no. 2 (20 Juni 2020): 174–200.Di Akses 24 Mei 2022.
