JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Miranti — 2026-09-02

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online menurut hukum positif Indone sia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, perjanjian pinjam meminjam uang secara online dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik. Perjanjian pinjaman online yang diselenggarakan melalui platform yang terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Sebaliknya, perjanjian yang dilakukan melalui penyelenggara ilegal berpotensi mengandung cacat hukum atau dinyatakan tidak sah. Apabila terjadi wanprestasi, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, antara lain melalui mediasi, arbitrase, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang difasilitasi OJK, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara daring (Online Dispute Resolution). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan serta literasi hukum masyarakat guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik pinjaman online.

KEABSAHAN PELAKSANAAN IJAB KABUL JARAK JAUH DALAM SATU MAJELIS VIRTUAL MENURUT HUKUM ISLAM

Amanatun Maulidiah — 2026-09-02

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pelaksanaan ijab kabul jarak jauh dalam satu majelis virtual menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul, serta tidak adanya halangan perkawinan. Konsep satu majelis dipahami oleh para ulama sebagai adanya kesinambungan antara ijab dan kabul tanpa jeda yang memutus akad. Perkembangan teknologi memungkinkan kesinambungan tersebut terlaksana melalui media komunikasi audio visual secara langsung sehingga para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan memastikan identitas masing-masing. Sebagian ulama membolehkan pelaksanaan ijab kabul secara virtual apabila seluruh rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, identitas para pihak dapat dipastikan, serta tidak terdapat unsur penipuan atau keraguan. Namun, sebagian ulama lainnya tetap mensyaratkan kehadiran fisik dalam satu tempat demi menjamin kepastian akad dan menghindari sengketa hukum. Disimpulkan bahwa keabsahan pelaksanaan ijab kabul jarak jauh dalam satu majelis virtual menurut hukum Islam bergantung pada terpenuhinya seluruh rukun dan syarat akad nikah, terjaminnya kepastian identitas para pihak, serta tercapainya tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan, kepastian, dan perlindungan terhadap para pihak dalam perkawinan.

PEMENUHAN UNSUR BALIA SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MASYARAKAT KAILI

Moh.Chandra Syahputra — 2026-09-02

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam tradisi Balia sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat Kaili. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Balia memenuhi kriteria sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya tradisional karena mengandung unsur pengetahuan lokal, aktivitas budaya, simbol-simbol adat, serta pelaksanaan ritual yang diwariskan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Kaili. Karakteristik berupa kepemilikan secara kolektif, keberlangsungan praktik budaya, dan keterkaitan erat dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat menjadi faktor yang memperkuat kedudukan Balia sebagai bagian dari warisan budaya tradisional. Meskipun demikian, pelestarian Balia masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain menurunnya pemahaman generasi muda terhadap makna budaya tersebut serta belum maksimalnya bentuk perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada tingkat daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Balia harus dijaga dan dikembangkan melalui keterlibatan masyarakat adat, dukungan pemerintah daerah, serta pembentukan dan penguatan kebijakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap budaya tradisional. Langkah tersebut diperlukan agar Balia tetap mempertahankan perannya sebagai identitas budaya masyarakat Kaili serta mampu menjaga nilai sejarah, filosofi, dan kearifan lokalnya di tengah perubahan zaman.

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA MASKAPAI TERHADAP PENUMPANG DALAM KECELAKAAN SRIWIJAYA AIR SJ182

Farhan Novriansyah Rahim Rahim — 2026-09-02

Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 pada 9 Januari 2021 menimbulkan persoalan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban maskapai terhadap penumpang yang menjadi korban. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun transportasi udara telah didukung teknologi dan standar keselamatan yang tinggi, risiko kecelakaan tetap tidak dapat dihilangkan sehingga aspek tanggung jawab hukum menjadi isu penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem tanggung jawab hukum serta mengkaji kelebihan dan kekurangannya dalam kasus kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian ganti rugi bagi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 didasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), sehingga maskapai wajib memberikan ganti rugi tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan. Sistem ini memiliki kelebihan berupa kepastian hukum dan kemudahan bagi korban untuk memperoleh ganti rugi, namun juga memiliki kelemahan karena besaran ganti rugi bersifat terbatas serta belum sepenuhnya mengakomodasi kerugian non-materiil dan tanggung jawab pihak lain di luar maskapai.

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KETERLAMBATANPENGIRIMAN BARANG PADA LAYANAN J&T EXPRESS

Dede sya’ban Towijoyo — 2026-09-02

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya keterlambatan pengiriman barang pada layanan J&T Express.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab keterlambatan pengiriman barang pada layanan J&T Express dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kesalahan dalam proses penyortiran barang, keterbatasan sumber daya manusia, kendala sistem operasional, serta kurang optimalnya koordinasi antarbagian dalam proses distribusi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi cuaca buruk, bencana alam, gangguan transportasi, alamat penerima yang tidak lengkap, serta meningkatnya jumlah paket pada periode tertentu. Keterlambatan tersebut dapat berdampak terhadap pemenuhan hak konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlambatan pengiriman barang pada layanan J&T Express tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil dari berbagai kendala dalam proses distribusi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem operasional, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pemberian informasi yang jelas kepada konsumen agar pelayanan pengiriman barang dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi harapan masyarakat.

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI TAIPA

Nuriana — 2026-09-02

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi tokoh masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di Taipa, Palu Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tokoh masyarakat terhadap perkawinan anak di Taipa, Palu Utara bersifat beragam dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, pendidikan, serta pemahaman keagamaan masing-masing individu. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa perkawinan anak memiliki dampak negatif, terutama terhadap mental,kesehatan, pendidikan, dan serta masa depan anak. Selain itu, terdapat pula tokoh yang bersikap moderat dengan mempertimbangkan kondisi tertentu, seperti faktor ekonomi dan situasi keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa persepsi tokoh masyarakat di Taipa, Palu Utara masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, norma sosial, serta tingkat pemahaman terhadap dampak perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi, sosialisasi kebijakan, serta keterlibatan aktif tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak agar tercipta perubahan pandangan yang lebih progresif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.