TANGGUNG JAWAB HUKUM EKSPEDITUR TERHADAP PENGIRIMAN BARANG MELALUI PENGANGKUTAN LAUT - Odtrisya Anugrah (JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO, 2025)
Perusahaan jasa pengiriman barang (Perusahaan Ekspeditur) merupakan salah satu bentuk perantara yang sering digunakan oleh Masyarakat, untuk pemenuhuan kebutuhan terutama dalam proses pengiriman barang melalui pengangkutan laut. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait perjanjian pengiriman barang melalui pengangkutan laut dan bagaimana tanggung jawab Perusahaan PT.Indah Logistik Kargo Palu terkait pengiriman kapal laut apabila terjadi kerusakan pada barang muatan. Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris melalui bahan hukum primer, sekunder dan tesier serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Perjanjian pengangkutan barang melalui laut adalah perjanjian yang didasari pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang juga merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut menimbulkan tanggung jawab masing-masing subjeknya seperti ditegaskan dalam Pasal 468 KUHDagang dan Pasal 41 ayat 3 UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Abstract Freight forwarding companies (freight forwarders) are one type of intermediary often used by the public to fulfill their needs, especially in the process of shipping goods by sea. The focus of this study is how the law regulates agreements on shipping goods by sea and how PT. Indah Logistik Kargo Palu is responsible for shipping by sea if the cargo is damaged. The research was conducted using a legal-empirical research method, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed using a descriptive qualitative approach. The conclusion of this study is: A contract for the transportation of goods by sea is a contract based on the provisions of Article 1320 of the Civil Code, which also constitutes the validity requirements of a contract. This contract imposes responsibilities on each party involved, as stipulated in Article 468 of the Commercial Code and Article 41(3) of Law No. 17 of 2008 on Shipping.