PENGUASAAN HAK ATAS TANAH SEMPADAN PANTAI DI DESA OGOMOLI KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI - Yuliawiyanti Dedi Sugianton (JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO, 2024)
The type of research used in this research is Empirical Juridical research. Conclusion in this research: The legal status of land rights in the coastal border area in Ogomoli Village, Galang Subdistrict, Tolitoli Regency is a community that has a legal position where the existence of a certificate of land rights issued by the National Land Agency of Tolitoli Regency is strong evidence that the Ogomoli Village community is a legal owner and has legal force and is entitled to protection of its rights. The solution to the problem of land rights ownership in the coastal border area in Ogomoli Village, Galang Sub-district, Tolitoli Regency is to provide responsibility in the form of relocation of residents, namely moving the community from one place to another. In addition to relocation, people who do not accept responsibility in the form of relocation will receive compensation equivalent to the value of the rights they own and carried out in accordance with applicable regulations. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini: Status hukum terhadap hak atas tanah di wilayah sempadan pantai di Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli merupakan masyarakat yang memiliki kedudukan hukum yang sah dimana dengan adanya sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Desa Ogomoli sebagai pemilik yang sah dan berkekuatan hukum serta berhak mendapatkan perlindungan atas hak yang dimilikinya. Penyelesaian jika terjadi masalah pemilikan hak atas tanah di wilayah sempadan pantai di Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli adalah memberikan pertanggung jawaban berupa relokasi penduduk, yaitu memindahkan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Selain relokasi, masyarakat yang tidak menerima pertanggungjawaban berupa relokasi akan mendapatkan ganti rugi yang setara dengan nilai dari hak yang dimiliknya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.