TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PELAKU USAHA SEBAGAI AKIBAT ADANYA SUATU PELANGGARAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT - Inal Bayu, Moh (JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO, 2025)
Conclusion in this research: That the legal grounds that must be fulfilled to determine the act of business competition that can be viewed as an unlawful act are the conditions that there must be an act. What is meant by this action is both positive and negative, meaning that every behavior is fruitful or unfruitful. The act must be against the law. There is a loss. There is a causal relationship between the unlawful act and the loss. There is fault (schuld). To anticipate unfair business practices committed by business actors and to the detriment of other business actors, the government has issued a regulation, namely Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. That a business actor may be held liable under the provisions of civil law, in particular the provisions relating to unlawful acts, if the act of the business actor meets the requirements as set forth in the provisions of Article 1365 of the Civil Code. Whereas regarding civil law liability for business actors of unfair competition, it has been regulated in the provisions of Book III of the Civil Code, particularly provisions relating to unlawful acts. Kesimpulan dalam penelitian ini: Bahwa alasan hukum yang harus dipenuhi untuk menentukan perbuatan persaingan usaha yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat tersebut ialah harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuah atau tidak berbuah. Perbuatan itu harus melawan hukum. Ada kerugian. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Ada kesalahan (schuld). Untuk mengantisipasi praktek usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dan merugikan pelaku usaha lainnya, oleh pemerintah mengeluarkan suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa pelaku usaha yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum perdata, khususnya ketentuan berkenaan dengan perbuatan melawan hukum bilamana perbuatan pelaku usaha dimaksud memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dalam KUHPerdata. Bahwa adapun mengenai pertanggung jawab hukum perdata bagi pelaku usaha persaingan tidak sehat telah diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdata, khususnya ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.