PERSETUJUAN TERTULIS MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP PENETAPAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH PENJABAT BUPATI
Keywords:
Otonomi Daerah, Efektif dan Efisien, Persetujuan TertulisAbstract
This study aims to comprehensively examine the legal basis, procedures, and implications of the written approval mechanism given by the Minister of Home Affairs for the stipulation of Regional Regulations and Regional Head Regulations by Acting Regents. In the context of regional autonomy, this study emphasizes the importance of regional regulations as a tool to achieve equitable public welfare and accelerate the democratization process in the regions. Regional autonomy gives authority to local governments to regulate and manage government affairs and the interests of local communities in accordance with the provisions stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This research also emphasizes the urgency of filling vacant regional head positions, which are part of the government structure needed to achieve state goals collectively and continuously. Thus, the acting regent has an important role in carrying out the duties and authorities necessary to achieve these goals. The results of the research are expected to provide input for the improvement of laws and regulations related to the formation of regional legal products, as well as provide recommendations to the central government and local governments to improve the written approval mechanism to make it more effective and efficient. This research is expected to contribute to increasing the effectiveness of regional autonomy and legal certainty in governance in Indonesia.
References
DAFTAR PUSTAKA
Adriansyah, Ahyar, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Syiah Kuala, Zainal Abidin, Fakultas Hukum, and Universitas Syiah. “KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821 / 5492 / SJ DALAM MEMPERLUAS KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH THE LEGAL FORCE OF THE CIRCULAR LETTER OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 821 / 5492 / SJ IN EXPANDING THE AUTHORITY OF ACTING PE” 8, no. 821 (2024): 150–62.
Arifin, Firdaus dan Fabian Riza Kurnia. (2019). Penjabat Kepala Daerah. Yogyakarta: Thafa Media.
Hermana, M. Arafat, and Arie Elcaputera. “Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 5, no. 2 (2020): 113. https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3482.
Kusnadi, Agus. “RE-EVALUASI HUBUNGAN PENGAWASAN PUSAT DAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.” Arena Hukum 10, no. 1 (2017): 61–77. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.4.
Marginson, Paul. “MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN IMPLIKASI DIBATALKANNYA PERATURAN DAERAH BAGI PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.” Al’Adl 9, no. 1 (2017): 239–59. https://doi.org/10.4324/9781315544793-12.
Mugni, Rusdan Arifin Al, and Atep Abdurrafiq. “Politik Hukum Penentuan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pemerintah Pusat (Studi Kasus Provinsi Banten Dan Provinsi Aceh).” Jurnal Islamic Constitutional Law 1, no. 2 (2023): 131–59.
Pranoto, Edi. “Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 1/April 2018.” Jurnal Spektrum Hukum 15, no. 1 (2018): 89–111.
Rahayu, Ani Sri. (2018). Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Jakarta: Sinar Grafika.
Roziqin, Syahrizal, and Regina Theresia Koyansow. “Sistem Desentralisasi Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.” Jurnal de Facto 10, no. 2 (2024): 175–92.
Susanto, Edi. (2019). Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Penguatan atau Pelemahan Negara Kesatuan. Jakarta: Rajawali Pers.
Syaifudin, Ateng. (2016). Asas-Asas Otonomi Daerah Untuk Percepatan Pembangunan. Depok: PT. Citra Aditya Bakti Cetakan Kedua.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.
