Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi

KAJIAN HUKUM MENGENAI TATA KELOLA TANAH DI DESA ALINDAU, KECAMATAN SINDUE TOBATA

Giska Silviana, Suarlan Datupalinge, Dewi Kemalasari — Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 +0700

Land is a natural resource of strategic value for the livelihood of the Indonesian people and plays an essential role in national and regional development. In the context of land law, the state holds the authority to regulate the use and management of land for the greatest prosperity of the people, as mandated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and further elaborated in Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law (UUPA). One of the recurring issues in practice is the management of village land, particularly land categorized as tanah kas desa (village treasury land). This study employs an empirical juridical method with the objective of analyzing the legal status and dispute resolution concerning village land controlled by residents in Alindau Village, Sindue Tobata District.The findings reveal that the village land in Alindau has become the object of dispute between the village government and residents who occupy and use the land without a clear legal basis. The problem arises mainly due to the absence of written agreements on land management and weak village asset administration. From a regulatory perspective, the core issue lies in the ambiguity of the definition, classification, and legal status of village land, which leads to confusion between village land and village treasury land. The dispute resolution efforts undertaken by the village government through non-litigation approaches (deliberation) have not produced satisfactory results, as the occupants refused to return the land. Based on the study, the dispute should be resolved through litigation processes to ensure legal certainty and protection of village assets.This research highlights the need for land law reform at the village level through the strengthening of regulations, administrative improvement of village assets, and capacity building for village officials in land management to prevent similar conflicts in the future

MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU JUDI ONLINE BERDASARKAN PRINSIP DOUBLE TRACK SYSTEM: (Analisis Hukum Perlindungan Anak dan Sanksi Tindakan)

Nadhifa Nur Aulia, Ridwan Tahir, Vivi Nur Qalbi — Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana perjudian daring (judi online) dalam kerangka sistem peradilan pidana anak. Keterlibatan anak dalam praktik perjudian online mencerminkan dampak negatif kemajuan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan serta literasi digital yang memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil analisis, anak yang menjadi pelaku perjudian daring tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki unsur kesalahan (schuld) dan kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid). Namun, sistem hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), lebih menekankan aspek perlindungan dan pembinaan terhadap anak. Oleh sebab itu, penerapan sistem ganda (double track system) dianggap paling proporsional karena memadukan antara pemberian sanksi pidana dengan tindakan pembinaan. Pidana penjara terhadap anak sebaiknya diterapkan sebagai ultimum remedium, sementara langkah-langkah rehabilitasi dan reintegrasi sosial perlu diprioritaskan guna mendukung pertumbuhan moral, psikologis, dan sosial anak secara optimal.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN FILM DIGITAL ILEGAL PADA PLATFORM TELEGRAM

Riska Aulia Ramadani, Adfiyanti Fadjar, Adiguna Kharismawan — Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 +0700

This research aims to determine the legal regulations regarding copyright protection for the distribution of digital films thru the Telegram application in Indonesia and to identify the rights and obligations of Telegram as an Electronic System Operator regarding copyright infringement on the Telegram application platform. This research is normative legal research with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. This research confirms that copyright protection for the distribution of digital films thru Telegram is regulated in the Copyright Law, the ITE Law, and implementing regulations, but piracy practices are still rampant. The state plays a strategic role thru supervision and law enforcement, while Telegram, as a PSE, has an obligation to provide reporting mechanisms, remove illegal content, cooperate with copyright holders, and maintain data security. When these obligations are ignored, Telegram can be sued civilly or subjected to administrative sanctions, thus being required to play an active role in copyright protection and maintaining platform integrity.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perlindungan hak cipta atas penyebaran film digital melalui aplikasi telegram di Indonesia dan untuk mengetahui hak dan kewajiban Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap pelanggaran hak cipta di platform aplikasi Telegram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta atas penyebaran film digital melalui Telegram telah diatur dalam UU Hak Cipta, UU ITE, dan peraturan pelaksana, namun praktik pembajakan masih marak terjadi. Negara berperan strategis melalui pengawasan dan penegakan hukum, sementara Telegram sebagai PSE memiliki kewajiban menyediakan mekanisme pelaporan, menghapus konten ilegal, bekerja sama dengan pemegang hak cipta, serta menjaga keamanan data. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, Telegram dapat digugat secara perdata atau dikenai sanksi administratif, sehingga dituntut berperan aktif dalam perlindungan hak cipta dan menjaga integritas platform.

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL DI KOTA PALU

Nur Halid Ramadhan Dariseh, Jubair Jubai, Vivi Nur Qalbi — Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab serta upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Palu dari perspektif kriminologis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di wilayah hukum Polresta Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pengaruh keluarga, lemahnya kontrol sosial, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama meningkatnya peredaran minuman beralkohol tradisional. Selain itu, faktor budaya lokal dan lemahnya penegakan hukum juga turut memperkuat praktik tersebut di masyarakat. Upaya penanggulangan dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pre-emtif berupa penyuluhan hukum, preventif melalui pengawasan dan patroli, serta represif melalui tindakan hukum. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi terpadu yang menggabungkan pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan edukatif agar penanggulangan berjalan efektif tanpa mengabaikan nilai budaya lokal yang masih dijunjung tinggi masyarakat Palu.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP GAMBAR YANG DIHASILKAN DENGAN MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

Fatima, Adfiyanti Fadjar, Adiguna Kharismawan — Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 +0700

The research method used by the researcher here is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach, as well as qualitative analysis. The results of the study show that the legal regulation of works produced by artificial intelligence in Indonesia is currently not clearly regulated. Artificial intelligence works are considered to lack originality due to the absence of creativity derived from human intellectual ability. Meanwhile, legal protection for images generated with the help of AI can only be granted if the work meets the requirements of originality. Works created entirely by AI without human intervention do not meet these requirements and are not eligible for copyright protection in Indonesia. In contrast, some countries, such as Japan, allow the use of copyrighted works to train AI on the condition that it does not harm the copyright owner, the United Kingdom grants copyright to AI process settings, and the United States requires significant human involvement. This is because copyright itself is part of the international trading system, which has economic value.

Metode penelitian yang peneliti gunakan disini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan di Indonesia saat kini belum diatur secara jelas. Karya Artificial Intelligence dinilai tidak memenuhi unsur orisinalitas karena kurangnya kreativitas yang bersumber dari kemampuan intelektual manusia. Sedangkan, perlindungan hukum atas gambar yang dihasilkan dengan bantuan AI hanya dapat diberikan jika karya tersebut memenuhi syarat orisinalitas. Karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI tanpa campur tangan manusia tidak memenuhi unsur tersebut dan tidak berhak mendapatkan perlindungan hak cipta di Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara seperti Jepang mengizinkan penggunaan karya berhak cipta untuk melatih AI dengan syarat tidak merugikan pemilik hak, Inggris memberikan hak cipta pada pengaturan proses AI, dan Amerika Serikat mensyaratkan keterlibatan manusia yang signifikan. Dikarenakan Hak Cipta sendiri merupakan bagian dari sistem perdagangan Internasional yang terdapat nilai ekonomis.