Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi

AKIBAT HUKUM PUTUSAN SEMENTARA MAHKAMAH INTERNASIONAL ATAS GUGATAN GAMBIA TERHADAP MYANMAR TERKAIT KEJAHATAN GENOSIDA

2025-11-05T14:28:43+07:00

The Gambia's lawsuit against Myanmar at the International Court of Justice (ICJ) is based on the 1948 Genocide Convention. The Gambia took this step as a form of legal responsibility, as well as moral responsibility and support for the victimized group. Therefore, the focus of this research is: what are the legal consequences of the ICJ's interim decision on the Gambia's lawsuit against Myanmar for the crime of genocide This research uses a normative juridical method, a process of discovering legal rules, legal principles, and legal doctrines to address the legal issues at hand. This research uses a conceptual approach and a normative approach. The conceptual approach is based on the views and doctrines developed within legal science. Meanwhile, the statutory approach is a research approach used by the author by examining statutory regulations. The results of this study indicate that:. Second, the legal consequences of the Interim Award of the International Court of Justice contain four main points: first, Myanmar must take all necessary steps to prevent acts of genocide in accordance with Article 2 of the Convention; second, ensure that the military and armed groups in Myanmar are not controlled by any party; third, prevent the destruction of evidence related to the alleged genocide; and fourth, Myanmar must report periodically on the actions taken, beginning four months after the award and every six months until the final award is issued. In addition, the decision has generally received mixed responses from the international community.

Gugatan Gambia terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional (ICJ) didasarkan pada Konvensi Genosida 1948. Gambia mengambil langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab hukum, sekaligus tanggung jawab moral dan dukungan terhadap kelompok korban. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah: apa akibat hukum dari putusan sela ICJ atas gugatan Gambia terhadap Myanmar atas kejahatan genosida. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu proses menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan normatif. Pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa: Kedua, konsekuensi hukum dari Putusan Sementara Mahkamah Internasional mengandung empat poin utama: pertama, Myanmar harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah tindakan genosida sesuai dengan Pasal 2 Konvensi; kedua, memastikan bahwa militer dan kelompok bersenjata di Myanmar tidak dikendalikan oleh pihak mana pun; ketiga, mencegah penghancuran bukti terkait dugaan genosida; dan keempat, Myanmar harus melaporkan secara berkala tindakan yang diambil, dimulai empat bulan setelah putusan dan setiap enam bulan hingga putusan akhir dikeluarkan. Selain itu, keputusan tersebut secara umum mendapat tanggapan beragam dari komunitas internasional.

JAMINAN PERAWATAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS TELAH DI IMPLEMENTASIKAN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964

2025-10-27T09:14:59+07:00

Tabrakan lalu lintas adalah suatu tragedi yang tidak terduga dan tidak pernah diinginkan khususnya di jalan raya yang melibatkan kendaraan, memberikan individu yang terkena dampak hak atas perlindungan melalui Jasa Raharja. Namun demikian, kebenaran mengungkapkan bahwa sejumlah besar dari mereka yang terkena dampak kehilangan perlindungan ini karena Jasa Raharja gagal mengelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan sejauh mana jaminan dukungan bagi yang terluka dalam insiden lalu lintas telah dipraktikkan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Metode dalam penelitian ini melibatkan pendekatan penelitian yuridis empiris. Pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan, khususnya dalam pemberian ganti rugi finansial dari PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah terkait kasus almarhum Imhar Latempo, selaku korban kecelakaan lalu lintas di Kota Palu, telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat kesalahpahaman terkait ganti rugi akibat kesalahan keluarga almarhum atas keterlambatan penyampaian surat keterangan kematian, yang merupakan dokumen penting dalam pengajuan permohonan ganti rugi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIP-TA DALAM PENGUNAAN LAGU DAN MUSIK DALAM APLIKASI TIKTOK

2025-10-20T12:44:06+07:00

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atas pelanggaran dalam penggunaan lagu dan musik di TikTok dan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak ekonomi pencipta dalam penggunaan lagu dan musik di TikTok Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu meneliti bahan pustaka atau sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menyatakan bahwa pelanggaran hak ekonomi pada aplikasi TikTok terjadi ketika pengunggahan tanpa izin konten yang berhak cipta oleh pengguna pada aplikasi Tiktok. Sedangkan Perlindungan hukum preventif terhadap hak ekonomi pencipta masih lemah untuk melindungi karya-karya yang dieksploitasi tanpa izin karena hanya mengawasi pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, serta tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan, tanpa melakukan pengawasan terhadap eksploitasi ciptaan melalui aransemen musik. Perlindungan represif yang diberikan oleh Pemerintah baik litigasi maupun nonlitigasi juga belum efektif dalam melindungan hak ekonomi pencipta karena merupakan delik aduan, sehingga masih banyak pengguna yang bebas mengekploitasi musik dan lagu melalui aransemen dan mengunggahnya tanpa seizin penciptanya.

KONFLIK ANTAR WARGA DESA RARAMPADENDE DAN DESA PESAKU DI KABUPATEN SIGI

2025-11-07T12:45:31+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik antar warga yang terjadi di Desa Rarampadende dan Desa Pesaku, Kabupaten Sigi, dari perspektif kriminologi. Konflik ini telah menyebabkan kerugian material maupun non-material, serta mengganggu stabilitas sosial di kedua desa. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, korban konflik, pelaku konflik, serta aparat kepolisian setempat. Selain itu, dilakukan observasi langsung dan analisis dokumen terkait konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh berbagai faktor, antara lain sengketa lahan, perbedaan pandangan politik, serta kurangnya komunikasi dan mediasi yang efektif. Analisis kriminologis mengungkapkan adanya peran kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan pribadi. Selain itu, penegakan hukum yang kurang tegas juga menjadi faktor yang memperpanjang konflik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya mediasi yang melibatkan semua pihak terkait, peningkatan peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik, serta penegakan hukum yang adil dan transparan untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

IMPLEMENTASI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN WNI KORBAN HUMAN TRAFFICKING

2025-10-29T13:34:25+07:00

Abstract:

This research focuses on analyzing legal protection for Indonesian citizens (WNI) who are victims of human trafficking in Myanmar based on the provisions of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) and the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol). The research problem formulation covers two main issues: the form of legal protection for Indonesian citizens who are victims of human trafficking in Myanmar and the implementation of these international conventions within the Indonesian national legal system.This research uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Data sources are obtained from primary legal materials in the form of international conventions and national laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of relevant scientific literature. The results of the study show: First, legal protection for Indonesian citizens (WNI) who are victims of trafficking is imperatively regulated in the form of extradition, mutual legal assistance and joint investigations as well as cooperation in carrying out special investigative techniques as stipulated in UNTOC Articles 16, 18, 19 and Article 20. Second, the implementation of UNTOC in Indonesia is attempted by the Indonesian Government through rescue, repatriation, and initial assistance to victims. However, this protection is still limited to the rescue phase and has not fully touched on the physical, psychological, and social recovery aspects as mandated by the Palermo Protocol.

Keywords: Legal Protection; Human Trafficking; Indonesian Citizens

AKIBAT HUKUM BAGI ORANG TUA YANG TIDAK MEMENUHI TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN

2025-10-20T22:00:32+07:00

Perceraian dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yaitu putusnya tali ikatan perkawinan antara suami istri, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat akan dialami oleh anak. selain itu anak dapat mengalami beban mental,fisik serta masa depan. seperti yang dilihat saat ini maraknya terjadi perceraian yang membuat anak mendapatkan imbasnya dengan tidak adanya pemenuhan hak yang diberikan dari salah satu atau kedua orang tua mereka dengan tidak memberi nafkah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian dan untuk mengetahui akibat Hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak akibat perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian tetap ada dan berlaku hingga anak mencapai usia dewasa atau dapat mencapai kemandirian baik dari segi usia maupun kondisi. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawab terhadap anak akibat perceraian, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda serta dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi kewajibannya melalui gugatan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

PENERAPAN GIVU TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA DI KELURAHAN LERE, KOTA PALU

2025-11-12T09:40:31+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dan penerapan sanksi givu dalam masyarakat adat Kaili, khususnya di Kelurahan Lere, Kota Palu, sebagai bentuk sistem hukum adat yang masih hidup dan berfungsi dalam menjaga ketertiban sosial. Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional diakui eksistensinya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku serta mengkaji pelaksanaannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi givu merupakan bentuk sanksi adat yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai hukuman (represif) dan sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial (restoratif). Givu tidak hanya berwujud denda material, tetapi juga memiliki makna moral dan spiritual yang bertujuan untuk memulihkan kehormatan keluarga serta menjaga keharmonisan sosial dalam komunitas adat. Proses penjatuhan sanksi dilakukan melalui tahapan yang ketat dan partisipatif, meliputi pengaduan, pemeriksaan, musyawarah, dan penetapan keputusan oleh lembaga adat. Dengan demikian, keberadaan sanksi givu mencerminkan karakter hukum adat Kaili yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan sosial. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa yang selaras dengan prinsip negara hukum dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.