PENERAPAN GIVU TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA DI KELURAHAN LERE, KOTA PALU

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  eksistensi dan penerapan sanksi givu dalam masyarakat adat Kaili, khususnya di Kelurahan Lere, Kota Palu, sebagai bentuk sistem hukum adat yang masih hidup dan berfungsi dalam menjaga ketertiban sosial. Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional diakui eksistensinya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku serta mengkaji pelaksanaannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi givu merupakan bentuk sanksi adat yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai hukuman (represif) dan sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial (restoratif). Givu tidak hanya berwujud denda material, tetapi juga memiliki makna moral dan spiritual yang bertujuan untuk memulihkan kehormatan keluarga serta menjaga keharmonisan sosial dalam komunitas adat. Proses penjatuhan sanksi dilakukan melalui tahapan yang ketat dan partisipatif, meliputi pengaduan, pemeriksaan, musyawarah, dan penetapan keputusan oleh lembaga adat. Dengan demikian, keberadaan sanksi givu mencerminkan karakter hukum adat Kaili yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan sosial. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa yang selaras dengan prinsip negara hukum dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.