AKIBAT HUKUM PUTUSAN SEMENTARA MAHKAMAH INTERNASIONAL ATAS GUGATAN GAMBIA TERHADAP MYANMAR TERKAIT KEJAHATAN GENOSIDA

Abstract

The Gambia's lawsuit against Myanmar at the International Court of Justice (ICJ) is based on the 1948 Genocide Convention. The Gambia took this step as a form of legal responsibility, as well as moral responsibility and support for the victimized group. Therefore, the focus of this research is: what are the legal consequences of the ICJ's interim decision on the Gambia's lawsuit against Myanmar for the crime of genocide This research uses a normative juridical method, a process of discovering legal rules, legal principles, and legal doctrines to address the legal issues at hand. This research uses a conceptual approach and a normative approach. The conceptual approach is based on the views and doctrines developed within legal science. Meanwhile, the statutory approach is a research approach used by the author by examining statutory regulations. The results of this study indicate that:. Second, the legal consequences of the Interim Award of the International Court of Justice contain four main points: first, Myanmar must take all necessary steps to prevent acts of genocide in accordance with Article 2 of the Convention; second, ensure that the military and armed groups in Myanmar are not controlled by any party; third, prevent the destruction of evidence related to the alleged genocide; and fourth, Myanmar must report periodically on the actions taken, beginning four months after the award and every six months until the final award is issued. In addition, the decision has generally received mixed responses from the international community.

Gugatan Gambia terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional (ICJ) didasarkan pada Konvensi Genosida 1948. Gambia mengambil langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab hukum, sekaligus tanggung jawab moral dan dukungan terhadap kelompok korban. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah: apa akibat hukum dari putusan sela ICJ atas gugatan Gambia terhadap Myanmar atas kejahatan genosida. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu proses menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan normatif. Pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa: Kedua, konsekuensi hukum dari Putusan Sementara Mahkamah Internasional mengandung empat poin utama: pertama, Myanmar harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah tindakan genosida sesuai dengan Pasal 2 Konvensi; kedua, memastikan bahwa militer dan kelompok bersenjata di Myanmar tidak dikendalikan oleh pihak mana pun; ketiga, mencegah penghancuran bukti terkait dugaan genosida; dan keempat, Myanmar harus melaporkan secara berkala tindakan yang diambil, dimulai empat bulan setelah putusan dan setiap enam bulan hingga putusan akhir dikeluarkan. Selain itu, keputusan tersebut secara umum mendapat tanggapan beragam dari komunitas internasional.