TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KORBAN PENCEMARAN PENGRUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN PENGOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP - Kusnadi Setyawan (LEGAL OPINION, 2024)
the conclusions in this study are: That the implementation in the law of evidence against cases of environmental pollution and destruction is something that is very important for the sustainability and preservation of the environment as mandated in the law on environmental pollution. As for the settlement of environmental disputes, it can be done through a legitation lawsuit (lawsuit to the Court) and can be done outside the court (non-legitation) as long as the lawsuit filed can be proven about the existence of environmental pollution. Any environmental dispute can be resolved through out-of-court proceedings, so that the process is easy and fast and legal certainty is obtained. ABSTRAK kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Bahwa implementasi dalam hukum pembuktian terhadap kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup seperti telah diamanahkan dalam undang-undang tentang pencemaran lingkungan hidup. Adapun mengenai penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui gugatan legitasi (gugatan ke Pengadilan) dan dapat dilakukan gugatan diluar pengadilan (non legitasi) sepanjang gugatan yang diajukan dapat dibuktikan mengenai adanya pencemaran lingkungan. Bahwa setiap sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui jalur diluar pengadilan, agar supaya prosesnya mudah dan cepat serta mendapatkan kepastian hukum.