INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUSAKAN PAKET PADA PERUSAHAAN PENGIRIMAN PT. JNT

Muhammad Lutfi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerusakan paket yang dikirim melalui jasa pengiriman PT. JNT serta untuk mengetahui tanggung jawab PT. JNT dalam proses pengiriman barang yang mengalami kerusakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup penyediaan informasi yang benar, jujur, dan jelas kepada konsumen serta kewajiban perusahaan dalam memberikan layanan sesuai standar operasional. Namun, banyak konsumen yang belum memahami hak-haknya karena kurangnya edukasi dari pihak perusahaan. Perlindungan represif diberikan setelah terjadi kerugian, berupa pemberian ganti rugi, pengembalian dana, atau kompensasi lainnya. Sayangnya, dalam praktiknya, respons perusahaan sering lambat dan mekanisme pengaduan belum optimal. Tanggung jawab PT. JNT sebagai pelaku usaha mencakup ganti rugi terhadap kerusakan barang, yang bergantung pada tingkat kerusakan dan keberadaan asuransi pengiriman.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DICOVER UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DALAM MEDIA INTERNET

Bambang Tri Moeyono

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas diharapkan dapat memberikan gambaran dan memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai hukum pengangkutan, hasil penelitian menunjukan Penyebab pelanggaran hak cipta mendorong beberapa orang yang tak bertanggung jawab melakukan tindakan pelanggaran hak cipta. Penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta atas penyajian kembali atau cover lagu yang dikomersilkan dapat diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan niaga, dan Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta dibidang musik atau lagu dalam bentuk cover version yang dikomersilkan dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan ciptaan dan sengketa dapat melalui arbitrase atau pengadilan niaga.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI AJB BUMIPUTERA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nurul Syafira

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi AJB Bumiputera Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi AJB Bumiputera Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Penulisan ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma-norma yang berlaku serta dengan melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat. Kesimpulan, Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera masih belum optimal. Mekanisme perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu melindungi hak-hak pemegang polis dalam praktiknya. Kasus gagal bayar klaim yang dialami AJB Bumiputera, penerapan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM), serta kurangnya transparansi informasi telah merugikan pemegang polis. Kebijakan PNM mengurangi nilai klaim secara substansial, sementara kurangnya informasi yang memadai memperburuk ketidakpercayaan pemegang polis terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang polis memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan tindakan yang lebih konkret dari pihak regulator dan perusahaan asuransi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN ANTAR KABUPATEN (TOLI-TOLI)

Asrina

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan Angkutan kota. Angkutan kota sebagai sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna Angkutan kota ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Rumusan masalah yang dibahas adalah : Pertama bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan? Kedua bagaimana upaya Dinas Perhubungan provinsi dalam menjamin kelayakan angkutan antar Kabupaten (Toli-Toli)?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa beragam faktor yang menyebabkan pelaku usaha mengangkut penumpang melebihi kapasitas angkut menyebabkan banyak kepentingan penumpang terabaikan seperti halnya kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa angkutan, jadi pihak pengangkut harus bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan selama mengangkut penumpang.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK TANAH ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA YANG DIKELUARKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Muhammad Rayhan Rachmad

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakto-faktor yang menjadi penyebab penerbitan sertifikat ganda yang dikeluarkan badan pertanahan nasional dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemegang sah hak atas tanah pada sertifikat ganda yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis- normatif. Jenis penelitian yuridis- normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan kepustakaan. Anlisis sumber data diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, Faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda hak atas tanah, antara lain karena keliruan teknis saat dilakukan saat pengukuran, adanya surat bukti atau pengakuan hak (ketidakbenaran, kepalsuan, atau sudah tidak berlaku), seketa tanah waris; Adanya Administrasi Yang Tidak Benar di Kelurahan; kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pihak BPN/ATR dan adanya faktor intern dan ekstern dari instansi Kantor Pertanahan serta masyarakat.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG FIDUSIA ATAS MUSNAHNYA OBJEK FIDUSIA

Muhammad Rezeky

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dan Pembahasan menunjukkan bahwa dalam kasus mengenai musnahnya benda jaminan fidusia tidak melepaskan tanggung jawab debitur selaku pemberi fidusia untuk tetap membayar sisa cicilan kredit kepada pihak kreditur meskipun dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengaturnya lebih rinci. Dalam Putusan Mahkama Agung Majelis Hakim menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar sisa tanggungan kredit kepada Termohon Kasasi. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas musnahnya benda jaminan fidusia adalah dengan menggunakan asuransi dan memperhatikan isi polis asuransi mengenai kemungkinan resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Kesimpilan dalam hal musnahnya benda jaminan fidusia pihak debitur harus bertanggungjawab penuh atas kondisi barang jaminan tersebut, agar tidak merugikan pihak kreditur. Perlindungan hukum terhadap penerima fidusia terhadap masalah musnahnya jaminan fidusia agar melakukan asuranasi terhadap benda jaminan tersebut serta mendaftaranan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDI-KAN DI KEPOLISIAN SEKTOR MANTIKULORE

Citra Wardani

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perlindungannya hak ter-sangka selama proses penyidikan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Mantikulore dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyi-dik. Hak-hak tersangka, yang dijamin undang-undang, harus di-penuhi sejak penangkapan karena polisi wajib menjaga hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yuridis empiris dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan tidak ter-struktur dengan anggota Satuan Reskrim Polsek Mantikulore, studi dokumen, serta analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polsek Mantikulore sudah berupa-ya melindungi hak tersangka sesuai KUHAP. Namun, pelaksa-naannya belum optimal atau menyeluruh oleh setiap personel. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, penyidik wajib memberit-ahukan hak tersangka, termasuk hak didampingi penasihat hukum dan hak diperlakukan secara adil, sebelum pemeriksaan dil-akukan. Faktor-faktor penghambat utama dalam perlindungan hak tersangka meliputi faktor pemerintah, budaya, masyarakat, dan infrastruktur.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PENYIARAN LAGU OLEH STASIUN RADIO DI KOTA PALU

Muh Sujud AL-Munawar — Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penyiaran lagu oleh stasiun radio di Kota Palu yang dilakukan tanpa disertai perolehan lisensi serta pembayaran royalti kepada pencipta. Hal ini disebabkan oleh adanya kerja sama promosi antara stasiun radio dan pihak label musik, dimana lagu-lagu dikirimkan oleh label untuk diputar dalam siaran radio sebagai bentuk promosi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum di Indonesia terkait hak cipta atas penyiaran lagu oleh stasiun radio, serta mengkaji apakah kerja sama promosi antara label music dan stasiun radio dapat dijadikan dasar hukum untuk pembebasan kewajiban tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum hak cipta atas penyiaran lagu oleh stasiun radio mengharuskan setiap pemanfaatan lagu dilakukan melalui lisensi dan pembayaran royalti guna menjamin penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Namun dalam memperoleh lagu-lagu untuk siaran, baik stasiun radio RRI Palu maupun stasiun radio Nebula Palu tidak memiliki lisensi dan pembayaran royalti. Kerja sama promosi antara label musik dan stasiun radio, selama ini bersifat informal dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengugurkan kewajiban pembayaran royalti serta perolehan lisensi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM JUAL BELI TANAH

Noky Christian AdiSaputra — Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan ini bertujuan bagaiman perlindungan hukum terhadap para pihak dalan jual beli hak atas tanah dan penelian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman upaya hukum jika terjadi sengketa wanprestasi dalam peralihan hak atas tanah. Namun, masalah sering muncul, terutama wanprestasi yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap komitmen kontraktual..Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif dan represif menawarkan perlindungan hukum dalam penjualan dan perolehan hak atas tanah. Untuk menerapkan perlindungan preventif, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengesahkan status tanah untuk memastikan tidak ada pembebanan hak tanggungan, jaminan, atau sengketa; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat Akta Jual Beli (AJB) untuk memastikan perjanjian tersebut mengikat secara hukum; dan setiap perubahan hak didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk menjamin kepastian hukum terkait pengalihan hak. Kemampuan untuk mengajukan gugatan hukum jika terjadi perselisihan memberikan perlindungan represif. Selain itu, teknik non-litigasi seperti mediasi dan tawar-menawar dapat digunakan untuk mencari penyelesaian hukum atas pelanggaran kontrak.

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PENGUSAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Moh Noval Madani — Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan dalam hubungan kerja sesuai dengan asas-asas keadilan hukum perdata dan peran pemerintah dalam melindungi karyawan dari kemungkinan PHK yang diprakarsai oleh perusahaan. Metode penelitian yuridis normatif berfokus pada kajian norma hukum positif dengan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dianalisis dalam bentuk deskripsif dan argumentatif. Berdasarkan temuan penelitian ini, setiap pemutusan hubungan kerja, baik akibat kebangkrutan maupun keputusan sepihak pengusaha, harus dilakukan dengan itikad baik dan menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum. Proses PHK wajib berlangsung adil, transparan, dan sah secara hukum. Pemerintah berperan penting dalam mencegah PHK sewenang-wenang melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan perlindungan hukum bagi pekerja, serta pengawasan terhadap kepatuhan pengusaha agar seluruh tahapan hubungan kerja berjalan sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.