INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK YANG DI PHK

2024-10-22T14:04:51+07:00

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam masa kontrak serta hak-hak yang sepatutnya didapat pekerja kontrak yang memgalami pemutusan hubungan kerja dalam masa kontrak. Metode penelitan yang digunakan metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan namun sedapat mungkin hal itu dicegah agar tidak terjadi karena sangat berdampak bagi pekerja maupun perusahaan. Hukum memberikan perlindungan kepada pekerja kontrak apabila pemutusan hubungan kerja terjadi dalam masa kontrak berupa alasan-alasan menurut hukum diperbolehkan dan tidak diperbolehkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Apabila dalam suatu kondisi pemutusan hubungan kerja harus terjadi kepada pekerja kontrak saat dalam masa kontrak, maka pekerja yang bersangkutan berhak mendapatkan sejumlah hak-hak seusai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, hak-hak tersebut sepatutnya juga diatur dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan agar lebih menjamin adanya perlindungan bagi pekerja.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAHYANG DIAMBIL TANAHNYA SECARA TIDAK SAH (Studi Kasus Desa Kilo,Kec.Poso Pesisir Utara)

2024-11-07T10:20:35+07:00

Tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia,setiap orang memerlukan tanah dalam kehidupannya,baik dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun dalam rangka melaksanakan pembangunan,mengingat pentingnya tanah bagi manusia tentu sering menimbulkan permasalahan tersendiri dan benturan kepentingan didalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan perlindungan Hukum terhadap pemilik tanah dan juga proses penyelesaian mengenai prmasalahan atau sengketanah tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prlindungan Hukum terhadap pemilik tanah dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketanah tanah. Metode penelitian ini menggunakan yuridis emperis yang berlokasi di Desa Kilo. Hasil penelitian ini yaitu proses pembangunan memerlukan dengan adanya lahan tanah hal tersebut yang merupakan modal dasar pembangunan, pemerintah berhak menyediakan tanah untuk proses pembangunan dengan membutuhkan pengambilan tanah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, perlindungan hak atas tanah dilindungi oleh undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan Pasal 28 ayat 4 bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil secara sewenang dah harus diimbangi dengan ganti rugi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil dengan besaran ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai. Penilai ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan.

PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000

2024-10-29T10:04:00+07:00

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 dan Bagaimana prosedur pendaftaran desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap desain industri menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 dan untuk mengetahui prosedur pendaftaran desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian Menunjukkan: Perlindungan hukum terhadap desain industri yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan hak intelektual terhadap kreasi desain di Indonesia. Undang- undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi kekayaan intelektual dalam bentuk desain industri, yang mencakup aspek- aspek penting seperti keaslian, nilai estetika, dan hak eksklusif pemegang desain serta Penyidkan tindak pidana di bidang Desain Industri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam KUHAP, namun dalam pelaksanaannya kewenangan penyidikan dilakukan oleh PPNS di lingkungan Hak Kekayaan Intelektual untuk menilai apakah terdapat tindak pidana di bidang desain Industri sekaligus melakukan rangkaian penyidikan dengan berkoordinasi dengan penyidik POLRI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN

2025-05-21T13:04:52+07:00

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan?. Bagaimana Upaya Tertanggung Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Mengalami Kepailitan Untuk Mengajukan Klaim?. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif, Kesimpulan, Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam hal perusahaan asuransi mengalami kepailitan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin hak-hak pemegang polis. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi dan pembentukan lembaga atau mekanisme khusus, seperti dana perlindungan polis, guna memberikan jaminan pembayaran klaim kepada tertanggung ketika perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat kepailitan. Perlindungan hukum yang efektif akan memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia. Tindakan yang dilakukan OJK mencakup pencabutan izin usaha, perintah likuidasi, penegakan hukum terhadap pihak yang lalai atau melakukan pelanggaran, serta sanksi terhadap pihak eksternal yang turut bertanggung jawab. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak-hak tertanggung dan menjaga kredibilitas sistem keuangan. Upaya yang dapat dilakukan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit, yaitu dengan mengajukan tagihan kepada kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga

PERLINDUNGAN HUKUM HARTA PERKAWINAN MELALUI PERJANJIAN KAWIN

2025-07-08T11:03:22+07:00

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Di mana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi Para pihak, hal ini sesuai dengan bunyi pengaturan dalam KUHPerdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang, agama, norma, kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi. Penerapan perjanjian kawin dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, yang pada awalnya hanya memperbolehkan perjanjian tersebut dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan tersebut diperluas sehingga perjanjian kawin juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung, selama disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE MAXIM TERKAIT ORDERAN FIKTIF (STUDI KASUS MAXIM KOTA PALU)

2025-07-24T10:32:40+07:00

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Driver Maxim Atas Kerugian Yang Dialami Akibat Orderan Fiktif?. Bagaimana Tindakan Yang Dilakukan Oleh Driver Maxim Jika Mendapatkan Orderan Fiktif?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Kesimpulan, Perlindungan hukum terhadap driver maxim atas kerugian yang dialami akibat orderan fiktif yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif, terbatas pada langkah pencegahan seperti pemberian peringatan kepada Driver Maxim untuk lebih waspada terhadap orderan mencurigakan. Mengingat ketentuan dalam lisensi perjanjian Maxim yang menjelaskan bahwa perusahaan membebaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian Driver Maxim dan juga tidak adanya mekanisme kompensasi atau kebijakan yang secara proaktif melindungi Driver Maxim dari kerugian akibat orderan fiktif. Tindakan yang dilakukan oleh Driver Maxim jika mendapatkan orderan fikitf adalah membiarkan orderan tersebut tanpa menindaklanjuti-nya, sebagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kasus orderan fiktif. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh Driver Maxim yaitu dengan mngikuti prosedur yang disediakan oleh pihak maxim lewat form pelayanan melalui saluran resmi perusahaan, baik di kantor cabang atau melalui fitur feedback aplikasi, dengan mendokumentasikan detail orderan secara akurat dan komprehensif.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN

2025-08-04T09:38:34+07:00

Rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pemaksaan perkawinan?. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Kesimpulan, Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemaksaan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan-ketentuan ini secara normatif memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan, menindak pelaku, dan memberikan pemulihan kepada korban. Perlindungan tersebut mencakup aspek preventif, melalui pengaturan usia minimum perkawinan dan edukasi masyarakat, serta aspek represif melalui mekanisme hukum pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak, namun implementasi di lapangan masih membutuhkan penguatan dalam hal penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, serta penyediaan layanan pemulihan yang komprehensif bagi anak korban

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG PO-LIS ASURANSI JIWA PADA PT PRUDENTIAL SYARIAH

2025-01-17T12:38:19+07:00

Beberapa orang menganggap bahwa asuransi adalah pilihan yang tepat untuk memproteksi diri dengan segala ketidakpastian atau potensi risiko, namun pemegang polis sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembayaran klaim yang tepat waktu dari pihak asuransi. Keterlambatan pembayaran klaim ter-sebut menimbulkan kerugian bagi pemegang polis dan memerlukan perlindungan hukum yang memadai, maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui per-lindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa pada PT Prudential Syariah dan untuk mengetahui akibat hukum atas keterlambatan pembayaran klaim oleh pihak asuransi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif . Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa pada PT Prudential Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan akibat hukum keterlambatan pem-bayaran klaim oleh pihak asuransi adalah sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan atas pelanggaran atau perselisihan.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU DAERAH ATAS LAGU YANG DI GUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI KOTA PALU (Studi Kasus Lagu Palu Maliuntinuvu Milik Aksan Intjemakkah)

2024-12-04T12:51:55+07:00

Lagu merupakan hasil dari suatu karya dibidang seni musik yang dilindungi sebagaimana disebutkan pada Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang- undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada hak cipta lagu, terdapat hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada pencipta lagu. Oleh karena itu, pencipta lagu mempunyai hak untuk mendaptkan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Palu Maliuntinuvu Atas Penggunaan Lagu Secara Ilegal Dengan Tujuan Komersial? dan Bagaimana Pencipta Lagu Palu Maliuntinuvu Berupaya Mendapatkan Perlindungan Untuk Karyanya Yang Digunakan Tanpa Lisensi?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang akan dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Lagu Palu Maliuntinuvu digunakan secara ilegal tanpa lisensi oleh Uphank Palu Official Chanel yang dikomersialkan melalui konten Youtube. Undang-undang hak cipta telah memenuhi perlindungan hukum terhadap pencipta lagu. Dengan memberikan hak ekslusif kepada pencipta lagu yaitu Hak ekonomi dan Hak Moral. Pencipta lagu Palu Maliuntinuvu, Akhsan Intjemakkah walaupun sudah mengetahui bahwa lagunya digunakan tanpa izin. Namun , tidak melakukan upaya represif untuk mendapatkan perlindungan terhadap karyanya.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

2024-12-03T09:53:24+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan: Indonesia dan Amerika Serikat memiliki konstitusi serta peraturan yang melindungi hak pilih penyandang disabilitas mental tetapi dalam implementasinnya masih terdapat banyak hambatan salah satunya stigma sosial yang melekat di masyarakat yang berakibat diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental.