PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI TARI (TARI PONTANU) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA - Puspa Indah Sari (INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2024)
This study aims to determine how the legal protection of pontanu dance that has been registered as copyright. The type of research used is using empirical research legal methods, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. Legal efforts that can be done by the creator to protect the copyright of dance works can be taken with preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are efforts to prevent copyright infringement by recording / registration of a copyrighted work that has been realised. The creation registration letter can be used as evidence in the future. Recording can be done by submitting an application to the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights and if the application is accepted then the Ministry of Law and Human Rights will issue a letter of registration of the creation while repressive efforts are countermeasures against copyright infringement that can be done by litigation and non-litigation process. Keywords : Legal Protection, Dance Artwork, Copyright Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tari pontanu yang sudah di daftarkan sebagai hak cipta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode hukum penelitian empiris, yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak cipta karya seni tari dapat ditempuh dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta dengan melakukan pencatatan/pendaftaran terhadap suatu karya cipta yang telah diwujudkan secara nyata. Surat pendaftaran ciptaan tersebut bisa dijadikan alat bukti dikemudian hari. Pencatatan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dan bila permohonan diterima maka Menkumham akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan tersebut sedangkan Upaya represif adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan dengan proses litigasi dan non litigasi.