PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - Rizkiyani Amelia Tolinggi (INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2024)
Participation in the formation of Laws is often underestimated as if it is not important. It is important to involve the community, even if it is just to propose suggestions orally and/or in writing in every stage of the Formation of Legislation. With public participation in the formation of Laws, the public will know earlier about the rules that will be promulgated, public participation can also avoid rejection of the regulation and can help the government to disseminate a regulation. To answer the existing problems, in Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the Constitutional Court then mandated that the formation of laws and regulations must fulfil meaningful participation. In the consideration of the judges in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, Law Number 13 of 2022 concerning the Third Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation was born. Abstrak Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang sering dianggap sebelah mata, seolah-olah tidak penting. Penting untuk melibatkan masyarakat, bahkan jika hanya sekedar mengusulkan saran secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang, masyarakat akan mengetahui lebih awal tentang aturan yang akan diundangkan, partisipasi masyarakat juga dapat menghindari penolakan terhadap peraturan tersebut dan dapat membantu pemerintah untuk menyebarkan suatu peraturan. Untuk menjawab permasalahan yang ada, dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi kemudian mengamanatkan bahwa pembentukan peraturan Perundang- undangan harus memenuhi partisipasi yang bermakna. Dalam pertimbangan hakim di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.