PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN - Ade Citra Hariyanto (INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2025)
Rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pemaksaan perkawinan?. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Kesimpulan, Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemaksaan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan-ketentuan ini secara normatif memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan, menindak pelaku, dan memberikan pemulihan kepada korban. Perlindungan tersebut mencakup aspek preventif, melalui pengaturan usia minimum perkawinan dan edukasi masyarakat, serta aspek represif melalui mekanisme hukum pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak, namun implementasi di lapangan masih membutuhkan penguatan dalam hal penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, serta penyediaan layanan pemulihan yang komprehensif bagi anak korban