PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM SUBTANSI PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN - Nurul Zahra Anisa (INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2025)
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Sejauhmana subtansi perjanjian kredit perbankan sebagai pelaku dan debetur selaku konsumen dapat memberikan perlindungan yang seimbang?. Sejauh mana undang-undang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak konsumen (nasabah) dalam perjanjian kredit perbankan?. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara menggunakan tehnik pendekatan pada sifat penelitian "Doctrinal research" (Penelitian Hukum Normatif). Kesimpulan penulis: Bahwa subtansi perjanjian kredit perbankan belum memberikan perlindungan yang setara antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah debitur sebagai konsumen, Walaupun telah berlaku Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pengaturan substansi perjanjian kredit, bank memanfaatkan kelemahan Undang- Undang Perlindungan Konsumen untuk kepentingan melindungi bank yang bersangkutan. Bahwa norma hukum Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap nasabah (konsumen) dalam perjanjian kredit perbankan. Berbagai larangan membuat klausula baku yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen mengandung kelemahan sebagaimana ditemukan dalam penggunaan istilan pernyataan tentang pengalihan tanggung jawab, dan larangan membuat peraturan baru yang mengikat konsumen dalam masa kontrak berjalan masin member peluang kepada bank sebagai pelaku usana untuk menafsirkan secara sempit dengan cara tidak memasukkan larangan membuat peraturan akibat perubahan kebijakan suku bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia. ABSTRACT The formulation of the problem in this research is: To what extent can the substance of the credit agreement between banks as actors and debtors as consumers provide balanced protection? To what extent can the law provide legal protection for consumers (customers) in banking credit agreements? The writing method used in writing scientific papers is by using a technical approach to the nature of the research "Doctrinal research" (Normative Legal Research). Author’s conclusion: That the substance of banking credit agreements does not provide equal protection between banks as business actors and debtor customers as consumers, even though the Consumer Protection Law has been implemented. In regulating the substance of credit agreements, banks take advantage of the weaknesses of the Consumer Protection Law for the benefit of protecting the bank concerned. That the legal norms of Consumer Protection do not fully provide protection for customers (consumers) in banking credit agreements. Various prohibitions on making standard clauses regulated in the provisions of the Consumer Protection Law contain weaknesses as found in the use of statement terms regarding transfer of responsibility, and the prohibition on making new regulations that bind consumers during the contract period still gives banks as business actors the opportunity to interpret them in a more precise manner. narrow by not including the prohibition on making regulations due to changes in interest rate policy issued by Bank Indonesia. Keyword : Banking Credit Agreements, Consumers, Legal Protection.