PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PERCERAIAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 - Indi Wahyunintias (INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2025)
Penelitian normatif ini mengkaji paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian dn penerapan ex officio hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara perceraian. Kajian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan ex officio hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan. Kedua, penerapan ex officio hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara perceraian adalah mengadili di luar pettitum (ultra pettita) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam pettitum sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c UUP No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019. Abstract This normative research examines the paradigm of legal protection and justice of the parties in the settlement of divorce cases and the application of ex officio judges as a form of legal protection and justice in the verstek verdict in divorce cases. The study was conducted using a statute approach and conceptual approach. Data collection was carried out by literature study and document study. The results of the study concluded: first, the protection of law and justice is the ex officio authority of judges because of their position to assist justice seekers to obtain justice effectively and efficiently through the judicial process. Second, the application of ex officio judges as a form of legal protection and justice in a verdict verstek divorce case is to adjudicate outside the pettitum (ultra pettita) in the form of adding rulings that are not requested in the pettitum as stipulated in Article 41 letter c of UUP No. 1 of 1974 jo Law No. 16 of 2019. Keywords : Legal protection; justice; ex officio; verstek divorce