PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN AKIBAT ADANYA KERUSAKANBARANG DALAM PERJANJIAN ANGKUTAN MELALUI DARAT - Alifqa Dwitami Mokoagow (INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2024)
Abtract That the implementation of the agreement for the transportation of goods by land transportation between consumers and PO Dwijaya Sakti is carried out using a standard agreement, at least for 2 (two) reasons: First, legally, where the principle of freedom of contract in the law of agreements opens up opportunities for everyone to make agreements but with restrictions, which must not conflict with the law, must not conflict with decency or public order and good faith (Article 1337 to Article 1339 of the Civil Code). In addition, standard agreements have also become customary in the field of law on transportation agreements. Second, the economic reason is because standard transportation agreements are considered more practical, time and cost efficient. The use of standard agreements in transportation agreements can be implemented because so far consumers do not object to the agreement being made in a standard form, even though in reality the standard agreement is not in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code because the subjective conditions in the agreement are not fulfilled and if the subjective conditions are not fulfilled, then the agreement can be requested for cancellation by one of the interested parties. Keywords : Consumer, Transportation, Freight Services Abstrak Bahwa pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan darat antara konsumen dengan PO Dwijaya Sakti dilakukan dengan menggunakan perjanjian baku, setidaknya karena 2 (dua) alasan: Pertama, secara hukum di mana asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian membuka kesempatan pada setiap orang untuk membuat perjanjian tetapi dengan batasan-batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan itikad baik (Pasal 1337 sampai dengan Pasal 1339 KUHPerdata). Selain itu, perjanjian baku juga sudah menjadi kebiasaan dalam lapangan hukum pada perjanjian pengangkutan. Kedua, secara ekonomi alasannya, dikarenakan perjanjian pengangkutan secara baku dianggap lebih praktis, hemat waktu dan biaya. Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan dapat dilaksanakan karena selama ini konsumen merasa tidak keberatan perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk baku, walaupun pada kenyataannya perjanjian baku tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata karena tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam perjanjian dan apabila syarat subyektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak yang berkepentingan.