PERLINDUNGAN TERSANGKA PADA EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF KUHAP - Bagus Setyo Rahim (INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2025)
Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, penegakan hukum untuk para pelaku Extrajudicial Killing mendapatkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian setelah melalui rapat komite kode okupasi polri (sidang kode etik), sidang disiplin, dan sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri berupa sidang pidana umum dan akan di penjarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kedua, perlindungan hukum yang dapatdiberikan untuk korban yakni aspek ganti rugi dan rehabilitasi yang di atur dalam KUHAP pasal 81: Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya. Abtract This research concludes that: First, law enforcement for Extrajudicial Killing perpetrators receive sanctions in the form of dishonorable dismissal from the police service after going through a police occupational code committee meeting (code of ethics hearing), a disciplinary hearing, and a hearing conducted at the District Court in the form of a general criminal trial and will be imprisoned based on the provisions of the applicable law. Second, the legal protection that can be provided for victims is the aspect of compensation and rehabilitation which is regulated in Article 81 of the Criminal Procedure Code: Requests for compensation and or rehabilitation due to the illegality of arrest or detention or due to the illegality of termination of investigation or prosecution are submitted by the suspect or interested third party to the chairman of the District Court by stating the reasons.