PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAHYANG DIAMBIL TANAHNYA SECARA TIDAK SAH (Studi Kasus Desa Kilo,Kec.Poso Pesisir Utara)

Abstrak

Tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia,setiap orang memerlukan tanah dalam kehidupannya,baik dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun dalam rangka melaksanakan pembangunan,mengingat pentingnya tanah bagi manusia tentu sering menimbulkan permasalahan tersendiri dan benturan kepentingan didalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan perlindungan Hukum terhadap pemilik tanah dan juga proses penyelesaian mengenai prmasalahan atau sengketanah tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prlindungan Hukum terhadap pemilik tanah dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketanah tanah. Metode penelitian ini menggunakan yuridis emperis yang berlokasi di Desa Kilo. Hasil penelitian ini yaitu proses pembangunan memerlukan dengan adanya lahan tanah hal tersebut yang merupakan modal dasar pembangunan, pemerintah berhak menyediakan tanah untuk proses pembangunan dengan membutuhkan pengambilan  tanah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, perlindungan hak atas tanah dilindungi oleh undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan Pasal 28 ayat 4 bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil secara sewenang dah harus diimbangi dengan ganti rugi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil dengan besaran ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai. Penilai ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan.