JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN YANG DI LAKUKAN OLEH PT MANDIRI PALMERAH AGRINDO

Rusmiati Umi — 2025-12-10

Lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya, sehingga pengelolaannya menjadi isu global yang diatur sejak Deklarasi Stockholm 1972 dan diimplementasikan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Mandiri Palmerah Agrindo di Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, akibat kebocoran limbah cair pabrik kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran air dan kerugian sosial-ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan data yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan masih belum efektif. Upaya preventif melalui pengawasan dan pembinaan belum optimal karena kurangnya sumber daya dan jadwal pengawasan yang tidak teratur. Penegakan hukum administratif terbatas pada pemberian teguran tanpa diikuti sanksi lanjutan seperti pembekuan izin. Sementara itu, penegakan hukum represif belum berjalan karena lemahnya pembuktian teknis, intervensi kepentingan ekonomi, serta minimnya penerapan asas strict liability. Hambatan lain mencakup lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan fasilitas pendukung seperti laboratorium lingkungan. Dari sisi internal, pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat dan keterbatasan anggaran memperlemah peran DLH daerah dalam melakukan penegakan hukum.Sementara secara eksternal, faktor geografis yang sulit dijangkau turut menghambat pengawasan dan penindakan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga lingkungan, penegasan sanksi bagi pelaku pencemaran, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

PROSES PENYIDIKAN DAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Polresta Palu)

Siti Kartika Nurhaliza — 2025-12-10

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan proses penyidikan dan penggunaan alat bukti di Polresta Palu. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum yang menggambarkan hasil dari penelitian tentang hukum yang berlaku dimasyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan data primer. Pendekatan empiris berpendapat bahwa pengetahuan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan melalui hasil penelitian dan observasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer. Dimana penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data-data yang diperoleh dari narasumber baik melalui teknik wawancara, kuisioner,dll. Hasil penelitian ini menunjukkan: Penerapan proses penyidikan dan penggunaan alat bukti dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di Polresta Palu telah mengikuti prosedur hukum sesuai KUHAP dan UU Pemberantasan Tipikor. Proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi di Polresta Palu menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi prosedural maupun teknis. Beberapa kendala utama adalah Birokrasi Kompleks Lamanya proses perhitungankerugian negara oleh lembaga resmi sepertiBPKP yang menjadi alat bukti utama.

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN PASANGKAYU

Putri Aulia — 2025-12-10

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kriminologis faktor-faktor penyebab anak menjadi pelaku kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Pasangkayu serta menganalisis upaya penanggulangannya. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak, dan (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab anak melakukan kejahatan perkosaan meliputi kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh negatif lingkungan pergaulan, paparan konten pornografi, dan konsumsi minuman beralkohol. Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif melalui penyuluhan, pendidikan karakter, dan peningkatan kesadaran hukum; secara represif kepolisian setempat segera menindak lanjuti dan memproses laporan yang masuk. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam pencegahan dan penanganan kejahatan seksual oleh anak di Kabupaten Pasangkayu.

KETENTUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM PUTUSAN PN PALU NOMOR 249 PID.B/2023/PN PALU

M Anwar — 2025-12-10

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa setiap persoalan dalam masyarakat harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi adalah tindak pidana perjudian, yang telah lama menjadi fenomena sosial dan bahkan dianggap sebagai tradisi oleh sebagian masyarakat. Perjudian dipandang sebagai patologi sosial karena bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat serta menimbulkan dampak negatif berupa kemiskinan, kriminalitas, dan ketergantungan. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, termasuk ketentuan tambahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perjudian daring.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Objek kajian difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 249/Pid.B/2023/PN Palu terkait kasus perjudian daring oleh terdakwa Niami alias Mami. Berdasarkan hasil analisis, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada keterangan saksi, alat bukti, pengakuan terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan hukum pidana materiel secara tepat dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.Putusan ini mencerminkan upaya peradilan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku serta memperkuat upaya pemberantasan praktik perjudian yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum nasional.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN ILEGAL DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU

Rifki Juliovani — 2025-12-10

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal pada kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil sebagai berikut: upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal pada kawasan Taman Nasional Lore Lindu dilakukan oleh pihak kepolisian, bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan penambangan dikawasan Taman Nasional Lore Lindu, menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. upaya yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu sebagai lembaga yang mengelola area Taman Nasional yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan kawasan hutan. Upaya yang dilakukan oleh dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Yaitu berupa tindakan preventif (pencegahan) berupa melakukan imbauan kepada masyarakat. Kesimpulan yaitu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pertambangan ilegal yaitu melakukan upaya (preventif) yakni memberikan himbauan secara tertulis, dan (represif) penindakan berupa patroli razia serta penangkapan.

BENTUK CONTENT PRACTICAL JOKE OLEH CREATOR DI MEDIA SOSIAL

Dwiky Wicaksana — 2025-12-10

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk content practical joke oleh creator di media sosial yang bersinggungan dengan ketentuan pidana, serta menelaah pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakanadalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengatur tentang pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media elektronik yang merupakan delik aduan dan delik formil, sehingga dapat menjerat pelaku meskipun tidak ada niat jahat. Pasal 27 Ayat (4) menjerat pelaku jika dalam kontennya terdapat unsur pemerasan atau pengancaman, walaupun dilakukan dalam bentuk lelucon. Pasal 28 Ayat (1) mengatur pertanggungjawaban pidana bagi penyebaran berita bohong atau konten prank yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 Ayat (2) menjerat konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan (SARA), meskipun dengan maksud awal hanya bercanda. Kesimpulannya, content creator tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila unsur pidana dalam pasal-pasal tersebut terpenuhi. Disarankan agar para content creator memahami batas hukum dalam membuat konten dan meningkatkan literasi digital untuk menghindari pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENGATASI PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI PERBATASAN INDONESIA–MALAYSIA (PULAU SEBATIK)

andi riskandi — 2025-12-10

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN melaksanakan fungsinya melalui empat pendekatan utama, yaitu preventif, represif, koordinatif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi hukum, serta pembentukan Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba). Pendekatan represif diwujudkan melalui operasi penindakan, pengawasan peredaran gelap narkotika, dan kerja sama lintas instansi penegak hukum. Sementara itu, pendekatan koordinatif dilakukan untuk memperkuat sinergi antara lembaga nasional dan internasional, sedangkan pendekatan rehabilitatif difokuskan pada pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pengguna narkotika. Hambatan utama yang dihadapi BNN meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis perbatasan yang sulit dijangkau, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan ekonomi guna meningkatkan efektivitas BNN dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di kawasan perbatasan.

PERTIMBANGAN YUDISIAL DALAM KASUS KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM OLEH WARGA SIPIL (PUTUSAN NO.31/PID/2023/PT PAL)

Febri Renggani — 2025-12-10

Senjata tajam merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai,

membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata tajam juga dapat

digunakan untuk menyerang maupun melindungi diri. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kepemilikan senjata

tajam oleh warga sipil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

sanksi terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam oleh warga sipil

ISSN Print: 1858-148x

ISSN Online: ..............

JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA

FAKUTAS HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO

JIHAK33

JIH Aktualita ◼ Vol. 2 Issue 3, Desember (2025)

dalam perkara (Putusan No.31/PID/2023/PT PAL). Metode penelitian

yang digunakan adalah normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan

bahwa kepemilikan senjata tajam harus mempunyai izin resmi dari

kepolisian Republik Indonesia dan pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata

tajam dalam putusan No.31/PID/2023/PT PAL didasarkan pada aspek

yuridis dan aspek filosofis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

kepemilikan senjata tajam tidak dibatasi oleh siapa yang memiliki senjata

tajam tersebut; apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk sesuatu

yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka akan

diberikan sanksi pidana. Pengaturan menurut Undang-Undang Darurat

No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam memiliki

kedudukan vital pada peraturan-peraturan untuk kepemilikan senjata

tajam. Dalam Undang-undang juga dijelaskan jenis-jenis yang masuk

dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain, seperti

pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi

pidana.Senjata tajam merupakan suatu alat yang digunakan untuk

melukai, membunuh atau menghancurkan sesuatu. Senjata tajam juga

dapat digunakan untuk menyerang maupun melindungi diri. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kepemilikan

senjata tajam oleh warga sipil dan pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam

oleh warga sipil dalam perkara (Putusan No.31/PID/2023/PT PAL).

Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil dari penelitian

ini menjelaskan bahwa kepemilikan senjata tajam harus mempunyai izin

resmi dari kepolisian Republik Indonesia dan pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata

tajam dalam putusan No.31/PID/2023/PT PAL didasarkan pada aspek

yuridis dan aspek filosofis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

kepemilikan senjata tajam tidak dibatasi oleh siapa yang memiliki senjata

tajam tersebut, apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk sesuatu

yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain maka akan

diberikan sanksi pidana. Pengaturan menurut Undang-Undang darurat

No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam memiliki

kedudukan vital pada peraturan-peraturan untuk kepemilikan senjata

tajam. Dalam Undang-undang juga di jelaskan jenis-jenis yang masuk

dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain seperti

pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN PEMAKAMAN DI KOTA PALU

Ria Risky Wulandari — 2025-12-10

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyediaan Tempat Pemakaman

Umum (TPU) oleh Pemerintah Kota Palu sebagai layanan dasar untuk

menjamin hak atas pemakaman yang layak di tengah pertumbuhan penduduk

dan keterbatasan lahan perkotaan. Metodologi yang digunakan adalah

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang‑undangan (statute

approach) dan konseptual (conceptual approach), berlandaskan pengaturan

undang-undang agraria, pemerintahan daerah, penataan ruang, serta hak asasi

manusia. Hasil menunjukkan, secara yuridis Pemkot Palu memiliki kewajiban

jelas untuk menyediakan TPU yang layak dan inklusif; implementasi

menghadapi kendala utama berupa keterbatasan lahan, lemahnya koordinasi

antarlembaga, belum bakunya standar teknis/pencatatan, serta dukungan

anggaran yang perlu diperkuat; upaya penyediaan TPU telah dilakukan,

namun pemerataan dan integrasinya dengan rencana tata ruang dan fungsi

ruang terbuka hijau masih perlu ditingkatkan; diperlukan penguatan kebijakan

melalui revisi/penyusunan Peraturan Daerah yang lebih komprehensif,

peningkatan anggaran, penguatan basis data, dan pelibatan masyarakat.

Simpulannya, penyediaan TPU bukan sekadar urusan administratif,

melainkan wujud tanggung jawab negara terhadap martabat manusia dan

kesejahteraan sosial di tingkat kota

PEMBINAAN DALAM PENANGGULANGAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS III PALU

Nurul Maghfira — 2025-12-10

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis kasus narkotika dan kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan residivis narkotika di Lapas Perempuan Kelas III Palu. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menujukan: tingginya angka residivisme tindak pidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas III Palu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan, karena mantan narapidana kerap menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat stigma sebagai mantan warga binaan. Selain itu, adanya lingkungan pergaulan yang kurang kondusif serta belum maksimalnya pelaksanaan program pembinaan di dalam lapas juga memperburuk keadaan. Kondisi ini menyebabkan proses pemulihan dari ketergantungan serta pembentukan karakter yang utuh tidak berjalan efektif, sehingga mendorong mereka kembali terjerat dalam kasus narkotika. Dari hasil penelitian ini maka di simpulkan adalah Upaya penanggulangan residivisme kasus narkotika di Lapas Perempuan Kelas III Palu masih belum mencapai hasil yang maksimal. Walaupun pembinaan telah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan menitikberatkan pada aspek kepribadian dan kemandirian, efektivitasnya terkendala oleh keterbatasan sarana, minimnya tenaga ahli, serta belum terintegrasinya pendekatan pemulihan yang sensitif terhadap gender. Tingginya tingkat residivisme mencerminkan perlunya perbaikan strategi pembinaan melalui metode yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Keberhasilan penanganan masalah ini sangat ditentukan oleh komitmen sistem pemasyarakatan, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan dari berbagai pihak terkait.