JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA USIA ANAK (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.P/2024/PA.PAL)

Andika Anshari — 2025-08-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai pengaruh dispensasi perkawinan usia anak berdasarkan putusan pengadilan agama kota palu dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan di pengadilan agama kota palu No. 10/Pdt.P/2024/PA.Pal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan analisis kasus konkret. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Palu Kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan usia anak bersifat ganda karena melihat dari dua sisi, yaitu sebagai solusi hukum dalam keadaan darurat, namun di satu sisi dapat berpotensi melemahkan perlindungan anak jika tidak diterapkan secara ketat yang pengaruhnya dapat dilihat dari menurunnya jumlah permohonan yang menandakan kesadaran masyarakat meningkat pentingnya menaati batas usia perkawinan, namun juga memiliki dampak negatif berupa perkawinan anak, putus sekolah, kemiskinan ataupun perceraian dini, maka dispensasi akan memberi manfaat jika diterapkan dengan benar dan tetap mengutamakan anak. Dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pal hakim mengabulkan dispensasi karena adanya kehamilan enam bulan dengan pertimbangan usia calon mempelai, izin orang tua, serta hasil pembuktian lapangan dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi semua pihak.

ANALISIS YURIDIS ATAS PEMBATALAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NOMOR 2/PID.PRA/2024/PN.JKT.SEL)

Tasman Sudirman — 2025-08-30

Penelitian ini mengkaji dasar hukum pembatalan status tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PNA.JKT.SEL. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan yang bersangkutan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi sebab-sebab pembatalan status tersangka, khususnya kurangnya bukti permulaan yang cukup dan pelanggaran asas due process of law. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kurangnya alat bukti dan prosedur yang tidak memadai merupakan faktor kunci dalam pembatalan status tersangka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori hukum acara pidana dan mendorong reformasi mekanisme praperadilan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH

Ahmad Fauji — 2025-08-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya sinergitas antarinstansi. Selain itu, perlindungan terhadap korban masih perlu ditingkatkan baik dalam aspek hukum maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih optimal antar aparat penegak hukum serta peningkatan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi preventif dalam menanggulangi TPPO di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang

PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KEPOLISAIN RESOR TOJO UNA-UNA

Idris H. Umar Idris — 2025-08-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang di wilayah hukum Kepolisian Resor Tojo Una-Una serta hambatannya. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerepan restorativ justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dapat diselesaikan apabilah kedua belah pihak sama-sama sepakat. Namaun terdapat beberapa Hambatan dalamhal penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang ialah adanya pihak yang tidak sepakat karena tidak semua pihak mau berdamai,tidak menemukan kesepakatan, intervensi atau tekanan dari pihak ketiga.kuranganya pemahan terkait restorative justice. Dengan adanya regulasi yang yang kuat, pemahaman yang menyeluruh, serta pendekatan yang intensif terhadap kondisi psikologis korban dan keluarga, penerapan keadilan restoratif akan dapat dijalankan secara efektif dan adil

REGULASI HUKUM PENGALIHAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR: ANALISIS UU NO. 22 TAHUN 2009

rizal — 2025-08-30

Peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan merupakan aspek penting dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia, karena kendaraan bermotor berfungsi sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Proses peralihan hak milik ini melibatkan pengalihan kepemilikan dari pemilik lama kepada pemilik baru yang terjadi melalui jual beli, hibah, warisan, atau sebab hukum lainnya. Secara yuridis, peralihan hak milik tidak hanya terkait aspek keperdataan, tetapi juga mencakup aspek administrasi negara karena menyangkut tanggung jawab hukum atas kendaraan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, setiap perubahan kepemilikan wajib diikuti registrasi ulang atau balik nama agar peralihan hak tersebut sah secara hukum dan administrasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji penerapan ketentuan hukum di lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap masyarakat dan aparat kepolisian di Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur mekanisme dan sanksi yang jelas, masih banyak masyarakat yang tidak melakukan balik nama setelah transaksi jual beli kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu tingginya biaya balik nama yang dianggap memberatkan dan prosedur administrasi yang panjang serta berbelit-belit. Akibatnya, banyak kendaraan yang berpindah tangan secara fisik tanpa disertai perubahan data kepemilikan secara resmi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas.Penelitian ini menyimpulkan bahwa peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan harus dilaksanakan secara sah baik secara perdata maupun administratif untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Diperlukan evaluasi terhadap kebijakan biaya balik nama dan penyederhanaan prosedur administratif guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban registrasi kendaraan bermotor, serta memperkuat tertib hukum dan administrasi di bidang transportasi darat.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN DI KOTA PALU

Theresya Angrith Koloay — 2025-08-30

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan di Kota Palu serta hambatan yang menghambat efektivitasnya. Dengan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan yuridis-sosiologis, data diperoleh dari aparat penegak hukum, pengadilan, kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum masih lemah, terbukti hanya dua perkara yang sampai ke pengadilan meskipun permasalahan lingkungan cukup nyata. Hambatan utama meliputi kurangnya keterbukaan kepolisian, keterbatasan personel dan sumber daya DLH, minimnya anggaran serta sarana prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kekurangan tenaga teknis yang kompeten. Penguatan kapasitas institusi, partisipasi publik, dan koordinasi antarinstansi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Kota Palu