PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN FILM DIGITAL ILEGAL PADA PLATFORM TELEGRAM: PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN FILM DIGITAL ILEGAL PADA PLATFORM TELEGRAM - Riska Aulia Ramadani; Fadjar, Adfiyanti; Kharismawan, Adiguna (Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi, 2025)
This research aims to determine the legal regulations regarding copyright protection for the distribution of digital films thru the Telegram application in Indonesia and to identify the rights and obligations of Telegram as an Electronic System Operator regarding copyright infringement on the Telegram application platform. This research is normative legal research with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. This research confirms that copyright protection for the distribution of digital films thru Telegram is regulated in the Copyright Law, the ITE Law, and implementing regulations, but piracy practices are still rampant. The state plays a strategic role thru supervision and law enforcement, while Telegram, as a PSE, has an obligation to provide reporting mechanisms, remove illegal content, cooperate with copyright holders, and maintain data security. When these obligations are ignored, Telegram can be sued civilly or subjected to administrative sanctions, thus being required to play an active role in copyright protection and maintaining platform integrity. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perlindungan hak cipta atas penyebaran film digital melalui aplikasi telegram di Indonesia dan untuk mengetahui hak dan kewajiban Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap pelanggaran hak cipta di platform aplikasi Telegram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta atas penyebaran film digital melalui Telegram telah diatur dalam UU Hak Cipta, UU ITE, dan peraturan pelaksana, namun praktik pembajakan masih marak terjadi. Negara berperan strategis melalui pengawasan dan penegakan hukum, sementara Telegram sebagai PSE memiliki kewajiban menyediakan mekanisme pelaporan, menghapus konten ilegal, bekerja sama dengan pemegang hak cipta, serta menjaga keamanan data. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, Telegram dapat digugat secara perdata atau dikenai sanksi administratif, sehingga dituntut berperan aktif dalam perlindungan hak cipta dan menjaga integritas platform.