TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN BARANG HASIL PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASAR-KAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 - Nur Muslimah, Fatihat (Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi, 2025)
Trademark is a tool to distinguish goods and services produced by a company. The Law Regulates and Provides Clear and Firm Sanctions to the Public Who Use Products Resulting from Counterfeiting Registered Trademarks. The formulation of the problem in this study is how the legal regulation of the circulation of counterfeit goods of registered trademarks and how the government's responsibility related to the circulation of counterfeit goods of registered trademarks.Type of research used by the author is non-mative legal research. The method of approach used in this research is done by using the approach of the law. The results of this study explain the national legal arrangements and international law regulate in detail ranging from trademark registration, protection and sanctions, but indirectly also discuss the circulation of counterfeit goods circulated in Indonesia. Government Responsibility Related to the Circulation of Counterfeit Goods Seen from two aspects, namely the Role of Related Agencies and Legal Efforts, the Role of the Agency with Preventive Steps and Legal Efforts Performed with Curative Steps. Merek Adalah Alat Untuk Membedakan Barang dan Jasa Yang Diproduksi Suatu Perusahaan. Undang-Undang Mengatur dan Memberikan Sanksi yang Jelas dan Tegas Kepada Masyarakat Yang Menggunakan Produk-Produk Hasil dari Pemalsuan Merek-Merek Terdaftar. Rumusan Masalah Pada Penelitian Ini Adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Merek Terdaftar? dan Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Merek Terdaftar.Jenis Penelitian yang Digunakan Penulis Adalah Penelitian Hukum Normatif. Metode Pendekatan yang Digunakan Dalam Penelitian Ini dilakukan Dengan Menggunakan Pendekatan Undang-Undang. Hasil Penelitian Ini Menjelaskan Tentang Pengaturan Hukum Nasional dan Hukum Internasional Mengatur Secara Rinci Mulai dari Pendaftaran Merek, Perlindungan Beserta Sanksi-Sanksinya, Namun Secara Tidak Lansung Juga Membahas Mengenai Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Yang Di Edar Di Indonesia. Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Peredaran Barang Hasil Pemalsuan Dilihat dari dua Aspek Yaitu Peranan Istansi Terkait dan Upaya Hukum, Peranan Istansi Itu Dengan Langkah Preventif Dan Upaya Hukum Di Lakukan Dengan Langkah Kuratif