PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEADAAN DA-RURAT DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA - Nur Masyita (Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi, 2024)
The results show that the International Covenant on Civil and Political Rights, especially Article 4, expressly regulates the provisions for establishing a state of emergency in a country. Where the Siracusa Principles provide further guidance on the procedures that must be followed by the state in establishing and enforcing a state of emergency. Regarding the implementation of the state of siege in the Democratic Republic of Congo, the Government of the Democratic Republic of Congo and the Military Authorities have not fully complied with the provisions of Article 4 of the Covenant on Civil and Political Rights and the Siracusa Principles. The Government and Military Authorities have not been able to address the armed groups that continue to threaten the safety of the local population. Therefore, the government's actions have resulted in violations of human rights that are non-derogable rights or cannot be reduced under any circumstances. The imposition of a state of siege emergency in the North Kivu and Ituri regions is considered ineffective, which has victimized many residents in the region. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 4 yang secara tegas mengatur ketentuan penetapan keadaan darurat di suatu negara. Di mana Prinsip Siracusa memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara yang harus diikuti oleh negara dalam menetapkan dan memberlakukan keadaan darurat. Terkait pelaksanaan keadaan darurat (state of siege) di Republik Demokratik Kongo, Pemerintah Republik Demokratik Kongo bersama Otoritas Militer tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik maupun Prinsip Siracusa. Pemerintah dan Otoritas Militer belum mampu mengatasi kelompok-kelompok bersenjata yang terus mengancam keselamatan penduduk setempat. Oleh karena itu, tindakan pemerintah tersebut justru mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang bersifat non-derogable rights atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pemberlakuan keadaan darurat state of siege di wilayah Kivu Utara dan Ituri dinilai tidak efektif, yang di mana membuat banyak penduduk di wilayah tersebut menjadi korban.