TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM - Rafli Ramadhan (Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi, 2025)
Goods delivery services actually offer efficiency factors both in time and cost to service users. However, in practice in the field, the process of sending goods by the expedition service does not always run smoothly, sometimes there are certain events that trigger losses for consumers or service users. The accumulation of goods that can result in delays makes the carrier feel the impact of the carrier's mistake because the sender's trust as a consumer against him will be lost. The purpose of this study is to determine the form of Carrier's responsibility and implementation in the delivery of goods by public motorized vehicles. The method used in this research is normative juridical, which is a form of legal writing that bases research on the characteristics of normative legal science which is carried out or aimed only at written regulations or other legal materials, assisted by secondary data down to the company under study. Jasa pengiriman barang sejatinya menawarkan faktor efisiensi baik terhadap waktu maupun biaya kepada para pengguna jasa. Namun pada praktik di lapangan tidak selamanya proses pengiriman barang oleh jasa ekspedisi tersebut dapat berjalan lancar, terkadang terdapat beberapa kejadian-kejadian tertentu yang memicu timbulnya kerugian bagi pihak konsumen atau pengguna jasa. Penumpukan barang yang dapat mengakibatkan keterlambatan membuat Pengangkut merasakan dampak dari kesalahan pengangkut karena kepercayaan pengirim sebagai konsumen terhadapnya akan hilang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pengangkut dan implementasi dalam pengiriman barang Dengan kendaraan bermotor umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan penelitian pada karakteristik ilmu hukum yang normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan- bahan hukum lainnya, dibantu dengan data sekunder turun ke perusahaan yang di teliti.