PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DARI PER-SPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Kasus Bank Syariah Indone-sia) - Farhan, Mohammad (Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi, 2025)
Based on the results of the research, it shows that the Bank Syariah Indonesia (BSI) case is related to data leakage due to the negligence of the bank which causes losses to customers because the leaked data is specific personal data which is regulated in Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection precisely in Article 4 paragraph 2 which states that financial personal data is included in it. In this case a dispute occurs, related to dispute resolution in Indonesia using an alternative dispute resolution model built on the principle of Alternative Dispute Resolution, and has been adapted to various types of existing regulations, one of which is Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, but in this case it occurred at a bank in Indonesia so that it is regulated more specifically in the POJK (Financial Services Authority Regulation), in this case a dispute occurs so that the right way to resolve this dispute is facilitated by the Indonesian Banking Dispute Resolution Alternative Institution (LAPSPI) which is under the Financial Services Authority (OJK) of course with the provisions of the rules relating to these cases. Berdasarkan hasil penilitian menunjukan Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait dengan kebocoran data karena kelalaian pihak bank yang menyebabkan kerugian kepada nasabah karena data yang bocor adalah data pribadi spesifik yang dimana diatur dalam Undang - Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi tepatnya pada Pasal 4 ayat 2 yang dimana disebutkan bahwa keuangan data pribadi termasuk didalamnya. Dalam kasus ini terjadi sengketa maka terkait dengan penyelesaian sengketa di Indonesia menggunakan model alternative penyelesaian sengketa yang dibangun berdasarkan prinsip Alternatif Dispute Resolution, dan telah disesuaikan dengan berbagai jenis peraturan yang ada salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun pada kasus ini terjadi pada bank di Indonesia sehingga diatur lebih spesifik lagi pada POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), pada kasus ini terjadinya sengketa sehingga cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara difasilitasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentunya dengan ketentuan aturan yang berkaitan dengan kasus tersebut.