TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI DILUAR PENGADILAN TERHADAP PELANGGARAN HAK KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA - Sitirahmi Ar. Yaseng (LEGAL OPINION, 2024)
The conclusion of the writing is: 1) The principle of the responsibility of business actors towards consumers after mediation is that they are obliged to carry out the contents of the peace deed where the requirements of the peace deed are in accordance with the will of the parties, in this case business actors and consumers, not contrary to the law, not detrimental to third parties, so that it can be implemented in good faith. If one of the parties, either the business actor or the consumer, does not carry out the contents of the peace deed, it is entitled to execution by the court based on Article 1 Number 10 PERMA Mediation which reads “A peace deed is a deed containing the contents of a peace text and a judge's decision that strengthens the peace agreement”. Kesimpulan penulisan yaitu: 1) Bahwa prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen setelah melakukan mediasi adalah wajib hukumnya untuk menjalankan isi dari akta perdamaian dimana syarat dari akta perdamaian yaitu sesuai kehendak para pihak dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen, tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, sehingga dapat dilaksanakan etikad baik. Jika salah satu pihak baik pelaku usaha atau konsumen tidak menjalankan isi dari akta perdamaian tersebut, maka berhak dilakukannya eksekusi oleh pengadilan berdasarkan Pasal 1 Angka 10 PERMA Mediasi yang berbunyi “ Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian”.