INSANI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BPOM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI E-COMMERCE

Tri Mutiara Masdar, Sutarman Yodo, Rahmia Rachman — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar di platform e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM melakukan perlindungan hukum melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui registrasi dan evaluasi produk, pengawasan siber (cyber patrol), edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta kerja sama dengan penyelenggara e-commerce. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penarikan produk, pemblokiran tautan (take down), pemberian sanksi administratif, hingga proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan pengawasan terhadap banyaknya akun penjual, penggunaan identitas palsu, serta sifat lintas wilayah dan lintas negara dari transaksi elektronik. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menggunakan identitas fiktif, dinamika teknologi digital, serta rendahnya kesadaran hukum konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi teknologi pengawasan digital guna meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen di bidang kosmetik.

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUBUNGAN KERJA DI KOTA PALU

Moh Azriel, Nurul Miqat, Moh.Saleh — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur dalam perspektif perjanjian kerja terhadap peran Dinas Sosial Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, dan teknik pustaka. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di Kota Palu, implementasi perjanjian kerja tertulis terhadap pekerja anak hampir tidak ditemukan, terutama di sektor informal. Mayoritas pekerja anak bekerja tanpa kontrak, tanpa perlindungan hukum yang memadai, dan seringkali karena tekanan ekonomi keluarga. Dinas Sosial Kota Palu berperan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak di Kota Palu melalui melalui program seperti TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga), Dinas Sosial mengedukasi anak dan keluarga tentang hak anak serta dampak negatif pekerjaan terhadap tumbuh kembang anak.

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR DI PERUSAHAAN MODAL ASING

A. Daffa Dzakwan A. Maladjudo, Agus Lanini, Ratu Ratna Korompot — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk jaminan perlindungan hukum bagi inventor yang bekerja pada perusahaan modal asing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap inventor pada perusahaan modal asing telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai paten yang memberikan pengakuan atas hak-hak inventor, baik berupa hak ekonomi maupun hak moral. Dalam hubungan ketenagakerjaan, hak paten umumnya menjadi milik perusahaan sebagai pihak pemberi kerja, namun inventor tetap memiliki hak untuk memperoleh kompensasi atau imbalan yang layak sesuai dengan perjanjian kerja maupun ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan tersebut juga meliputi pencantuman nama inventor dalam sertifikat paten serta perlindungan terhadap penggunaan atau pemanfaatan invensi tanpa izin. Adapun hambatan yang kerap terjadi antara lain adanya ketimpangan posisi tawar antara inventor dan perusahaan modal asing, serta minimnya pemahaman inventor mengenai hak-hak hukumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jaminan perlindungan hukum bagi inventor di perusahaan modal asing telah memiliki landasan hukum yang memadai.

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PEMALSUAN DI E-COMMERCE

Tio Fandi, Sitti Fatimah Maddusila, Maulana Amin Tahir — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terkenal serta upaya penanggulangan terhadap peredaran barang palsu di e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal telah diatur secara tegas, baik melalui mekanisme preventif maupun represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pendaftaran merek dan pengawasan oleh pemilik merek serta platform e-commerce. Sementara itu, perlindungan represif dapat ditempuh melalui gugatan perdata, tuntutan pidana, serta penghapusan konten atau toko yang menjual barang palsu. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, sulitnya identifikasi pelaku, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pemilik merek, dan penyelenggara e-commerce untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, peningkatan edukasi kepada masyarakat juga menjadi langkah penting untuk menekan peredaran produk palsu. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terkenal di era digital dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK LAHAN PERTANIAN TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN DI DESA KALUKUBULA

Dira Nirwana. T, Siti Fatimah Maddusila, Dewi Kemalasari — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pemilik lahan pertanian dalam menghadapi alih fungsi lahan pertanian di Desa Kalukubula. Perlindungan lahan pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan pembangunan daerah, namun dalam praktiknya alih fungsi lahan pertanian masih terus terjadi akibat tekanan pembangunan serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik lahan pertanian, aparat desa, serta instansi pemerintah daerah terkait, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lahan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum berjalan efektif karena belum adanya penetapan lahan pertanian secara pasti serta lemahnya pengawasan, selain itu perlindungan hukum represif belum dilaksanakan secara konsisten, sehingga alih fungsi lahan pertanian masih terus terjadi, dalam praktiknya alih fungsi lahan tersebut juga didahului oleh hubungan hukum keperdataan melalui perjanjian peralihan hak atas tanah antara pemilik lahan dan pihak pengembang yang meskipun sah secara kontraktual tetap harus tunduk pada ketentuan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian.

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGALIHAN UANG KEMBALIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Moh. Nur Ramadhan, Sutarman Yodo, Rahmia Rachman — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik pengalihan uang kembalian dengan barang serta menilai tanggung jawab pelaku usaha atas tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan dari beberapa ritel modern, seperti Indomaret, Alfamidi, BNS Mart, dan Swalayan Amar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha pada dasarnya memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan uang kembalian secara utuh dalam bentuk Rupiah, dan setiap pengalihan nilai kembalian harus didasarkan pada persetujuan konsumen. Penggantian uang kembalian dengan barang tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan itikad baik dalam transaksi. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa beberapa pelaku usaha telah menerapkan mekanisme yang sesuai hukum, seperti meminta persetujuan terlebih dahulu, melakukan pembulatan, atau menggunakan program donasi. Dengan demikian, perlindungan konsumen menuntut pelaku usaha untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya agar hak konsumen tidak dirugikan, meskipun nilai uang kembalian yang dipersoalkan relatif kecil.

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DI PT. PARIGI AQUAKULTURA PRIMA DI DESA SEJOLI, KECAMATAN MOUTONG

Haykal Sumaker Paudi, Suarlan Datupalinge, Aifan Aifan — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Pekerja Di Pt. Parigi Aquakultura Prima Di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja di PT. Parigi Aquakultura Prima dilaksanakan melalui pemenuhan hak-hak dasar pekerja, seperti pemberian upah, pengaturan hubungan kerja, penyediaan fasilitas kerja, serta penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman pekerja mengenai hak-hak ketenagakerjaan, keterbatasan pengawasan, serta belum optimalnya penerapan seluruh ketentuan perlindungan pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberadaan perusahaan di wilayah Desa Sejoli juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja lokal. erdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, penyuluhan hukum bagi pekerja, serta komitmen perusahaan dalam memenuhi standar perlindungan tenaga kerja. Dengan demikian, hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja dapat berjalan secara harmonis, adil, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI KOTA PALU

Delviani Kusnawa, Awaliah, Fidyah Faramita Utami — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi serta menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya pada Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang menggabungkan antara kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban telah mencakup berbagai langkah strategis, seperti menjaga kerahasiaan identitas korban, menghapus konten bermuatan pornografi dari platform digital, memberikan pendampingan hukum serta dukungan psikologis bagi korban, dan menjalin kerja sama lintas lembaga untuk memperkuat upaya perlindungan. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya penyebaran konten pornografi, adanya stigma sosial yang menyebabkan korban enggan melapor, kuatnya pengaruh budaya patriarki yang memarginalkan korban perempuan, keterbatasan kemampuan teknologi forensik digital dalam mengungkap pelaku, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta kompleks sitas proses pembuktian perkara yang sering kali menghambat efektivitas penegakkan hukum dan perlindungan korban secara menyeluruh.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PENDISTRIBUSIAN FILM TANPA IZIN DI SITUS ILEGAL

Istiharah, Sitti Fatimah Maddusila, Maulana Amin Tahir — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam menghadapi praktik distribusi film illegal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Selain itu, terdapat mekanisme penegakan hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pelaku distribusi film ilegal. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti sulitnya pelacakan pelaku di dunia maya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak cipta, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah, pemegang hak cipta, dan penyedia layanan internet. Dengan demikian, diharapkan pelanggaran hak cipta khususnya dalam bentuk distribusi film tanpa izin di situs ilegal dapat diminimalisir.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES POSO

Rivaldo Soros Batangi, Syachdin, Muh Fikri — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika di Polres Poso. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika di Polres Poso pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan yang diberikan antara lain berupa jaminan kerahasiaan identitas pelapor, perlindungan dari ancaman atau tekanan, serta pendampingan dalam proses pemeriksaan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perlindungan saksi, serta rasa takut dari saksi pelapor untuk terlibat lebih jauh dalam proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan saksi pelapor dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.