KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME MENURUT KONVENSI INTERNASIONALTENTANG PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS TAHUN 1997(INTERNATIONAL CONVENTIONAL FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDO - Niken (JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA, 2025)
The results of this study state that the obligations of the State in the prevention and eradication of terrorism in Indonesia, are improving the welfare of victims of terrorism, conducting international cooperation, preparing national action plans, establishing the obligations of State parties, rehabilitation and compensation, as well as protecting the rights of victims, the State must also build mechanisms and prepare the necessary instruments in the prevention and eradication of terrorism. The implementation of the 1997 International Convention on the Eradication of Terrorist Bombings stipulates the obligations of the State to prevent and eradicate terrorism, the State must prevent terrorist bombings by taking preventive measures, such as monitoring and controlling explosive materials, taking criminal action against terrorists in accordance with applicable laws, regulating State jurisdiction and imposing sanctions on perpetrators of criminal acts and regulating international cooperation with other countries in the prevention and eradication of terrorism, including in terms of information sharing and coordination of actions. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban Negara dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia, ialah meningkatkan kesejahteraan korban terorisme, melakukan kerjasama internasional, menyusun rencana aksi nasional, menetapkan kewajiban Negara pihak, rehabilitasi dan ganti rugi, serta perlindungan hak korban, Negara juga harus membangun mekanisme dan mempersiapkan instrument yang diperlukan dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.Implementasi konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris tahun 1997 menetapkan kewajiban Negara untuk mencegah dan memberantas terorisme, Negara harus mencegah terjadinya pengeboman teroris dengan mengambil tindakan preventif, seperti pengawasan dan pengendalian bahan-bahan peledak, mengambil tindakan pidana bagi pelaku terror sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengatur yuridiksi Negara dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta mengatur kerjasama internasional dengan negaranegara lain dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme, termaksuk dalam hal pertukuran informasi dan koordinasi tindakan.